Pemkab HSU Dorong Pengembangan Area Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berupaya melakukan pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

‎‎Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Integrated Area Development (IAD) atau Area Pembangunan Terpadu berbasis Perhutanan Sosial yang digelar di Mess Negara Dipa, Selasa (23/6/2026).

‎Kegiatan strategis ini dihadiri Bupati HSU H Sahrujani, Wakil Bupati Hero Setiawan, Sekretaris Daerah HSU, perwakilan Direktorat PUPS Kementerian Kehutanan, GGGI Indonesia, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Balangan, serta para camat, dan kepala desa se Kabupaten HSU.

Baca juga: Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura, Terpilih Anggota Paskibraka Nasional 2026 Wakili Kalsel

Bupati HSU H Sahrujani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya FGD tersebut. “Ini langkah awal dalam penyusunan masterplan pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten HSU memiliki karakteristik wilayah lahan basah dan rawa yang kaya potensi sumber daya alam, seperti kerajinan purun dan rotan, sektor perikanan tangkap, hingga konservasi kerbau rawa.

“Melalui pendekatan IAD, seluruh potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan secara terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Bupati Sahrujani.

Baca juga: Tilawah Canet Curi Perhatian Penonton MTQ, M Ridha Ul Baqi Wakili HSU

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah “Bangkit” serta program strategis daerah Rawa Makmur menuju HSU yang lebih maju, kuat, dan lestari.

Penguatan ekonomi desa melalui konsep one village one company, hilirisasi produk unggulan, hingga pengembangan agroforestri menjadi fokus utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pentingnya kolaborasi lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

“Keberhasilan program tidak dapat dicapai tanpa sinergi seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

Baca juga: Selamatkan Generasi Muda, Wali Kota Banjarbaru – BNN Luncurkan Buku Pedoman Pencegahan Narkoba

‎Sementara perwakilan kementerian, lembaga teknis, serta mitra pembangunan seperti GGGI Indonesia menyatakan komitmen untuk terus mendampingi proses perencanaan hingga penyusunan masterplan IAD di HSU.

‎FGD diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret, peta jalan pembangunan yang jelas, serta program yang dapat langsung diimplementasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Hulu Sungai Utara. (Kanalkalimantan.com/dew)

‎Reporter: dew
Editor: bie