Bantuan Warga Miskin di Banjar Rentan Salah Sasaran

MARTAPURA, Basis Data Terpadu (BDT) menjadi acuan pemerintah dalam upaya pengentasan atau mengurangi angka kemiskinan di tiap daerah. Tapi sayangnya, verifikasi dan validasi data kurang maksimal dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Ini berimbas pada rentannya terjadi kesalahan saat penyaluran bantuan warga yang kurang mampu.

Mestinya verifikasi dan validasi BDT dilakukan dua kali dalam setahun. Sehingga perubahan angka bisa dilihat lebih detail dan rinci per enam bulan. Sementara ini, data BDT stabil di satu tahun terakhir saja.

Padahal pemutakhiran BDT penting dilakukan untuk mengetahui fluktuasi tambah kurang jumlah warga miskin. Yang ujung-ujungnya, meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan bagi warga kurang mampu.

Sekretaris Dinsos Kabupaten Banjar Wasis Nugraha berdalih, ihwal tak terverifikasinya BDT sesuai ketentuan karena persoalan klasik.

“Istilahnya verifikasi dan validasi atau biasa disebut verivali BDT idealnya memang dilakukan dua kali setahun. Namun karena keterbatasan anggaran, verivali dilakukan hanya satu tahun sekali,” katanya, Jumat (6/10).

Saat ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masuk dalam BDT kurang lebih 9.000 jiwa. Termasuk dalam PMKS tersebut di antaranya; anak dan balita terlantar, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, serta lanjut usia terlantar.

“Jadi bukan hanya warga miskin yang masuk dalam daftar BDT tersebut. Karena ada 22 kolompok masyarakat golongan PMKS,” kata Wasis. (rudiyanto)