Kalimantan Timur
Tuntut Cabut UU Cipta Kerja, Ratusan Orang Demo di Gedung DPRD Balikpapan
KANALKALIMANTAN.COM, BALIKPAPAN – Ratusan orang yang tergabung dari aktivis dan mahasiswa Universitas Balikpapan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan. Mereka menuntut UU Cipta Kerja agar segera dicabut, lantaran dianggap sebagai penindasan kaum buruh.
Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Balikpapan itu kompak menggunakan pakaian serba hitam. Sebagai tanda matinya demokrasi di Indonesia. Mereka berkumpul di perempatan simpang Balikpapan Plaza sekira pukul 11.00 Wita.
Kemudian, mereka berjalan kaki menuju gedung DPRD Balikpapan sembari meneriakkan yel-yel ‘DPR Goblok.’ Agar lalu lintas tetap aman, ratusan demonstran itu dikawal petugas kepolisian hingga ke depan gerbang kantor DPRD. Masing-masing koordinator aksi, berorasi secara bergantian.
Mereka lantas membakar ban seperti yang dilakukan para pendemo di beberapa daerah lain. Massa juga menolak pemberian bantuan minuman dari sejumlah toko. Aksi ini awalnya direncanakan pukul 13.00 wita namun dimajukan Kamis pagi.
Mereka tidak membawa simbol bendera partai atau mahasiswa namun membawa bendera merah putih. “Gagalkan omnibuslaw, cabut sekarang juga,” kata Ketua PRD Kaltim Udin Rizky (8/10/2020).
Sekira pukul 13.00 wita, situasi aksi terlihat sedikit memanas. Massa kemudian memanjat pagar gedung DPRD, yang dijaga polisi. Agar tidak terjadi bentrok, petugas kepolisian terus mengingatkan agar massa sedikit meredam emosi saat menyampaikan aspirasinya. (Kanalkalimantan.com/suara)
Editor: Cell
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang laluBupati HSU Melantik 13 Pejabat, Bakal Ada Lagi Mutasi
-
HEADLINE2 hari yang laluLima Sekoci Kapal Virgo Transport 8 Terdampar di Pesisir Pantai Seruyan
-
NASIONAL3 hari yang laluImpor Kapal Virgo Berusia 39 Tahun Diselidiki
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang laluPolres HSU Bersama Mahasiswa Bagi-bagikan Masker
-
PLN UIP3B KALIMANTAN1 hari yang laluPLN ULTG Batulicin Turun Langsung Menjaga Aset Transmisi dari Karhutla
-
HEADLINE3 hari yang laluMK Kabulkan Gugatan MBG Watch, Batasi Kewenangan Pemerintah Ubah APBN


