Akademisi: Perbaiki Partai Politik Baru Bicara Pilkada Lewat DPRD

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Siti Mauliana Hairini SIP MA menyebut instansi utama yang harus berbenah dalam kepemiluan adalah partai politik (parpol).

Selama ini, parpol menurutnya tidak memiliki visi misi jelas. Masyarakat hanya mengetahui mereka datang tiap 5 tahun sekali dengan warna-warninya tanpa mengetahui target dari parpol itu sendiri. Masyarakat sekadar tahu bagaimana mereka berebut calon ketua umum, siapa ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“Kalau target mereka hanya kursi, maka mau diatur sedemikian rupa tanpa mengikuti prosedur yang jelas akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi,” ujar Yana ke Kanalkalimantan, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD, Akademisi: Memperlebar Ruang Perselingkuhan Kepala Daerah – DPRD

Seharusnya, parpol harus memiliki identitas jelas bukan sekadar warna lambang yang ditonjolkan. Selain itu, mereka harus memaparkan apa yang ingin dicapai untuk daerah pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Sebagai alat penyaring calon pemimpin, parpol mesti tegas kepada kader-kadernya untuk taat kepada program yang ingin dijalankan sesuai visi misi. Jika tidak, maka parpol bisa memberhentikan anggota partai yang tidak sejalan.

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP ULM ini mencontohkan partai hijau di luar negeri yang memperjuangkan lingkungan. Dalam partai semacam ini, segala bentuk kebijakan harus memprioritaskan tentang pelestarian lingkungan.

Parpol di Indonesia mesti meniru sistem dari partai hijau tersebut sehingga masyarakat paham betul apa yang ingin diperjuangkan partai-partai tertentu. Dampaknya juga akan membuat masyarakat jauh lebih mudah menentukan pemimpinnya.

Baca juga: Memperingati Isra Mikraj: Perbaiki Salat dan Akhlak

Kenyataannya, semua dijejalkan ke masyarakat untuk bisa cerdas berpolitik tanpa dibantu instansi-instansi yang dibiayai negara ini. Masyarakat kerap dibilang bodoh karena salah memilih pemimpin, padahal parpol lah seharusnya yang bertanggung jawab menyeleksi kader-kadernya untuk melahirkan kandidat pemimpin terbaik di negeri ini.

“Kalau masyarakat salah pilih wajar karena institusi ini tidak bekerja. Kalian menuntut mereka untuk cerdas secara instan terhadap politik. Ya matilah masyarakat semua beban dilimpahkan kepada mereka,” ungkap peneliti kepemiluan ini.

Ketika beban semua dilimpahkan ke masyarakat, tiba-tiba hari ini mereka datang bak pahlawan yang ingin mengurangi beban masyarakat dengan rencana Pilkada melalui DPRD. Dengan ini, masyarakat tak perlu pusing-pusing memilih kepala daerah karena semuanya diserahkan ke DPRD.

Yana menyebut hal ini semacam investasi bodong lantaran parpol melalui DPRD berlagak seakan bisa memilih lebih baik daripada rakyat sedangkan mereka tidak pernah meyakinkan dalam hal kinerja yang positif.

Baca juga: Bany Iyal Pimpin PC Lemkari Kota Banjarbaru

Kalau parpol-parpol ini benar-benar serius ingin memperbaiki demokrasi, maka dengarkanlah pendapat berbagai pihak. Apabila wacana Pilkada melalui DPRD ini ternyata banyak risiko negatifnya, seyogianya mereka perlu introspeksi bahwa langkah ini salah.

Baginya, pemerintah terlalu jauh memikirkan Pilkada langsung yang dirubah ke Pilkada tidak langsung tanpa memperbaiki akar permasalahannya. Ibaratnya jika ingin berbenah ada langkah A,B,C, tidak langsung melangkah jauh ke Z. Step nya harus benar jika A diperbaiki baru lanjut ke B, setelah B baru melangkah ke pembicaraan ke C.

“Demokrasi kalau tidak dibicarakan itu bagaimana kita tahu bahwa langkah ini sudah tepat atau belum,” jelas Yana.

Dengan demikian, instansi seperti parpol harus berbenah total dulu baru bisa bicara tentang Pilkada melalui DPRD. Ayo kita berdebat soal itu, mana yang lebih baik, mana yang resikonya lebih minim dan mana resikonya yang lebih besar,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie