Cegah Korupsi, Pemkab Balangan Launching MCP KPK 2024

KANALKALIMANTAN.COM, PARINTGIN – Upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan Rakor (Rapat koordinasi) target upaya pencegahan korupsi di daerah tahun 2024, di aula Benteng Tundakan, Senin (20/5/2024).

Target upaya pencegahan korupsi dilaksanakan melalui platform Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diakses melalui laman JAGA.I.D yang dilaunching bertepatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024.

Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan, setelah melaksanakan rapat koordinasi dan launching MCP 2024 akan menargetkan menjadi yang terbaik di Kalimantan Selatan dalam pencegahan korupsi.

Bupati Abdul Hadi berjanji mengupayakan nilai SPI pada zona biru, MCP sudah berada di zona hijau, SPI diupayakan di zona biru. Sehingga upaya pemerintah daerah dalam rangka menciptakan good governance bersih dari tindak pidana bisa dilaksanakan di Kabupaten Balangan.

Baca juga: Curi Dua Motor di Komplek Sendiri, Lelaki Warga Cempaka Dibekuk Polisi di SPBU Simpang Empat

“Alhamdulillah tadi kita melaksanakan rapat dan launching MCP untuk tahun 2024, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Balangan, sehingga MCP KPK Kabupaten Balangan berada di peringkat dua di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, tadinya peringkat ke sembilan atau ketujuh, untuk tahun ini kita targetkan menjadi yang terbaik di Kalimantan selatan dalam pencegahan korupsi,” bebernya.

Inspektur Kabupaten Balanngan, Urai Nur Iskandar mengatakan, dalam upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pengaturan keuangan daerah bersih dari korupsi salah satu upayanya adalah launching MCP KPP.

Urai, menambahkan jadi masing-masing intervensi kita bahas perindikator dan sub indikator apa yang harus dilakukan oleh SKPD terkait untuk memenuhi indikator dan dan sub indikator agar terpenuhi semua, sesuai dengan target Bupati tahun 2024 bisa terbaik.

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi terakhir launching MCP KPK, kebetulan mengambil momen 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, jadi kita berupaya terus dalam pemerintah daerah terutama pengaturan keuangan daerah kita berupa keuangan daerah bersih dari korupsi,” kata Urai.

Salah satu upaya launching MCP KPK adalah memenuhi semua dokumen terkait indikator MCP KPK yang terdiri 26 indikator dan 62 sub indikator. “Kita akan rapat melakukan rapat teknis dengan seluruh SKPD terkait yang pemangku 8 area intervensi tersebut,” katanya. (Kanalkalimantan.com/mcbalangan)

Reporter: mcbalangan
Editor: kk