Ini Capaian Pemkab Banjar Yang Dipuji Dirjen Dana Perimbangan Kemenkeu RI

MARTAPURA, Kementerian Keuangan RI memuji kinerja KH Khalilurrahman dan H Saidi Mansyur dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Melalui Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menyebutkan, saat ini Kabupaten Banjar telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan capaian nilai indikator sebesar 3,1 %.

“Ini merupakan pencapaian luar biasa, yang mana berdasarkan Rapor DID angka kemiskinan Kabupaten Banjar terendah di Kalimantan Selatan,” ujar Dirjen Dana Perimbangan Kemenkeu RI Boediarso Teguh Widodo saat membuka kegiatan diseminasi dana desa di Mahligai Sultan Adam, Kamis (25/1).

Boediarso Teguh Widodo menjelaskan, diseminasi digelar bertujuan sebagai pemberitahuan kebijakan saat ini terkait pembagian, penyaluran, dan anggaran dana Desa. Ditambahkan Teguh, terdapat kebijakan baru dalam pengelolaan dana desa pertama cara pembagian dana desa agar pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup.

“Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk pengurangan kemiskinan dan menaikan status desa yang difokuskan pada proyek padat karya,” jelas Boediarso Teguh Widodo.

Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI itu mengundang para Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Banjar yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan serta mengelola dana desa. Pada kegiatan tersebut Kementerian Keuangan RI melalui Dirjen Dana Perimbangan memberikan materi terkait tentang penyelenggaraan dana desa tahun 2018.

Foto : hendera

Sementara itu, Bupati Banjar KH Khalilurrahman berharap, dana desa yang setiap tahun meningkat difokuskan untuk kegiatan padat karya atau benar-benar bermanfaat bagi warga masyarakat. Sejak bergulirnya dana desa, kurun 3 tahun terakhir pembangunan desa di wilayah Kabupaten Banjar mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.

“Bisa kita lihat pengucuran dana desa baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Sebagian besar pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa,” ujar Guru Khalil, sapaan khas Bupati Banjar.

Besarnya nilai dana untuk desa bisa tergambarkan dari anggaran yang diterima desa. Pada tahun 2017, pemerintah pusat mengucurkan dana desa di 277 desa se-Kabupaten Banjar sekitar Rp 209.154.295.000, sedangkan 2018 dana desa dari APBN Rp 188.881.942.000.

“Jadi, dana desa tahun 2018 ini difokuskan kepada kegiatan padat karya. Mari saling mengawasi tidak disalahgunakan dan peran camat harus aktif memonitor dan mengawasi jalannya penyaluran dana desa tersebut,” pesan Guru Khalil. (hendera)