Buka Jambore Kader Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2026, Ini Pesan Wabup

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar membuka Jambore Kader Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2026 di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, Rabu (23/9/2026) pagi.

Ini merupakam komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat kapasitas kader pendamping keluarga sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mempercepat penurunan stunting.

Dalam kesempatan itu Habib Idrus mengatakan, jambore tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi tahunan, tetapi juga wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta semangat kebersamaan para kader yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan keluarga di masyarakat.

Baca juga : Berulang Keluar Masuk SPBU, Temuan ‎Satgas BBM HSU di Lapangan

Keluarga yang sehat, harmonis, mandiri, dan sejahtera adalah fondasi utama kemajuan daerah.

“Oleh karena itu, pendampingan keluarga harus berjalan berkesinambungan dan terintegrasi lintas sektor,” ujar Habib Idrus.

Ia juga mengingatkan para kader agar mengedepankan pendekatan persuasif saat menjalankan tugas di lapangan.

Menurut dia, masyarakat perlu merasa nyaman dan percaya sehingga lebih terbuka menerima edukasi dan pendampingan.

Baca juga : Selesai Serah Terima, Masyarakat Kini Manfaatkan Tangki Septik dari Dinas PUPR Kalsel 

“Buat masyarakat merasa nyaman, percaya, dan terbuka untuk menerima edukasi,” ingat dia.

Dalam pelaksanaan tugas, TPK difokuskan pada pengawalan empat kelompok sasaran prioritas, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta keluarga yang memiliki anak usia bawah dua tahun (baduta).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Lisna Prihantini menjelaskan, peran kader pendamping keluarga saat ini makin komprehensif.

Tugas TPK mencakup tiga pilar utama, yakni Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), pembangunan keluarga, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.

Baca juga : Layanan Premium Medical Check Up Siloam Hospitals untuk Nasabah BRI Private

“Tugas kader kini tidak lagi terbatas pada intervensi stunting semata, melainkan hadir mendampingi seluruh kebutuhan keluarga sesuai tahapan siklus hidupnya,” jelas Lisna.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan rantai rujukan yang kuat di tingkat tapak. Para kader tidak bekerja sendiri, tetapi didukung Penyuluh KB/PLKB, pemerintah desa atau kelurahan, TP PKK, tenaga kesehatan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kerja kolaboratif adalah kunci. Kader harus jeli dan tahu kapan saatnya memberikan edukasi mandiri, melakukan pendampingan, berkoordinasi, hingga mengambil tindakan rujukan medis atau sosial,” tutup dia. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani