Minim Perhatian, Penyandang Disabilitas Beri Masukan ke Denny Indrayana

BANJARBARU, Sejumlah pengurus dari relawan Bergerak untuk Disabilitas, mendatangi posko relawan Kalsel Berubah di Jl A Yani Km 37 Banjarbaru, bertemu kandidat gubernur Denny Indrayana. Mereka memberi masukan serta curhat berbagai masalah terkait perhatian pada disabilitas Kalsel yang masih minim.

Hervita Liana, salah seorang pengurus Bergerak untuk Disabilitas mengatakan, problem yang dihadapi kaum disabilitas cukup kompleks. Namun sayangnya, pemerintah selama ini cuma mereduksi sebagai problem sosial saja. “Mestinya penanganan disabilitas tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Sosial. Tapi menyeluruh, karena kaum disabilitas juga perlu akses terhadap ekonomi, pendidikan, dan lainnya,” kata dia.

Ia mencontohkan terkait urusan ketenagakerjaan. Pemerintah sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2019 mestinya lebih memperhatikan nasib disabilitas di sektor kerja. “Bukan hanya soal kuota bagi disabilitas saja, tapi bagaimana juga memberikan pelatihan ketenagakerjaan hingga akses luas pada perekonomian. Begitu juga terkait pendidikan, mesti ada perhatian serius atas disabilitas,” terangnya.

Hervita mengatakan, kompleksitas permasalahan disabilitas ini terkesan menjadi penyederhanaan karena penanganan hanya dibebankan pada Dinas Sosial. Dan ujung-ujungnya solusi hanya berhenti pada pengadaan panti sosial atau disabilitas. “Kedepan kami berharap, jika bang Denny Indrayana dipercaya masyarakat untuk memimpin Kalsel agar masalah ini menjadi perhatian,” ungkapnya.

Hal sama disampaikan Gigih Setiawan, yang pengurus Bergerak untuk Disabilitas. Ia mengatakan, salah satu bukti minimnya perhatian adalah sampai kini belum ada data pasti terkait jumlah disabilitas di tingkat desa atau kelurahan. Padahal ini penting terkait dengan pelayanan dan penanganan.

Gigih menambahkan, di tingkat desa mestinya ada pelatihan disabilitas terkait dana desa. “Sehingga dalam pembangunan di desa pun, mereka bisa dilibatkan. Tapi sampai saat ini belum dilakukan,” ungkapnya.

Padahal, data tahun 2005 disebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kalsel sekitar 19.621 atau 0.06%. Dari jumlah tersebut sekitar 1.360 merupakan penyandang disabilitas berat dari total penduduk 13 kabupaten/kota di Kalsel. “Tentunya kecenderungannya jumlah ini pasti bertambah daripada berkurang untuk saat ini,” kata Gigih.

Sementara itu, Denny Indrayana dapat memahami berbagai permasalahan yang dihadapi para disabilitas. Untuk itu, pemerintah ke depan perlu memberikan jaminan dan kesempatan lebih luas bagi mereka. “Tidak hanya pada sarana dan prasarana yang harus memperhatikan para disabilitas, tapai terpenting soal akses terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, hingga politik. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Denny mengatakan, dari diskusi dengan Kepala BNPB Donni Monardo, kondisi tercemarnya lingkungan juga bisa berimbas pada peningkatan jumlah disabilitas. “Ini juga menjadi catatan, bahwa penting bagi pemerintah untuk mewujudkan iklim dan lingkungan sehat bagi disabilitas dan masyarakat. Tentu saja, salah satu instrumen adalah penegakan hukum maupun perda hingga tak terjadi pelanggaran oleh perusahaan hanya demi ekonomi semata,” katanya.

Maka itu, mantan Wamekumham ini mengakatan tidak ada cara lain dalam menyelesaikan berbagai problem disabilitas selain terlibat langsung. “Saya kira kuncinya adalah keterlibatan langsung dalam penguatan disabilitas,” pungkasnya. (rls/cel)