Ketua DPRD Kalsel Datangi Kementerian ESDM untuk Tolak Tambang di HST

BANJARMASIN, Janji  dewan menyampaikan aspirasi aktivis dan mahasiswa terkait penolakan operasional tambang di HST saat demo di gedung DPRD Kalsel, Selasa (16/1), dibuktikan. Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin bersama Ketua Komisi III H Supian HK akan bertolak ke Jakarta besok, untuk menyampaikan surat penolakan DPRD Kalsel kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dalam surat yang diteken Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin itu berisi desakan agar Menteri ESDM segera mencabut surat keputusan bernomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 yang mengizinkan PT Mantimin Coal Mining menambang di kawasan Pegunungan Meratus, Kabupaten HST,” tegasnya kepada wartawan di DPRD Kalsel, Rabu (17/1).

Dia mengatakan, sikap dewan sangat jelas menolak izin pertambangan di Kabupaten HST. Sebab hal tersebut akan merusak kelestarian pegunungan Meratus yang menjadi paru-paru bagi pelestarian lingkungan di Banua. Apalagi, sikap pemerintah daerah setempat juga tegas menolak adanya ekploitasi tambang batubara di HST.

Berkaitan dengan hal tersebut, Supian yang merupakan Ketua Harian Partai Golkar ini mengatakan akan berangkat ke Jakarta bersama koleganya H Puar Junaidi serta Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin.

“Kami akan menyampaikan aspirasi rakyat Kalsel, dan meminta penjelasan di balik keluarnya SK Kementerian ESDM,” ujarnya.

Sebelumnya, gelombang aksi penolakan atas izin tambang yang dikeluarkan Kementerian ESDM terus bergulir. Setelah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar demo di gubernuran di Banjarbaru, giliran aktivis dan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahsiswa Peduli Meratus  (AMPM) menggelar aksi di dewan.

Dalam demo tersebut, mereka mendesak Dewan Kalsel menyampaikan aspirasi penolakan atas eksploitasi tambang batubara di areal Meratus, khususnya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Koordinator aksi Khairul Jimmy, mengatakan dewan harus mendesak agar Menteri ESDM mencabut SK 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM). “Tidak ada kata lain pencabutan SK menteri ESDM soal tambang di HST,” tegasnya.

Aksi yang diawali dari kampus UIN Antasari ini selanjutnya menuju bundaran Hotel Arum dan DPRD Kalsel. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyebutkan, bahwa sekitar 50% wilayahnya sudah dikuasai oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Saat ini Kalsel mempunyai 100 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear and Clean (CnC) dan 425 IUP non-CnC yang telah dicabut, serta 264 IUP yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari total 789 izin tambang.

Dari 13 kabupaten kota di kalsel, Hulu Sungai Tengah (HST) adalah satu-satunya kabupaten, yang pemerintah dan rakyatnya kokoh menolak eksploitasi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

“Tapi sayang, komitmen ini dirusak dengan terbitnya SK dari Kementerian ESDM tentang penyesuaian tahap kegiatan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKPZB) PT. Mantimin Coal Mining (MCM), menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi,” tegas Jimmy.

Jika izin ini dibiarkan saja, maka HST akan mengalami darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Hal ini sangat mengancam keselamatan rakyat. Sebab, perizinan meliputi kawasan hutan sekunder, permukiman, sawah, dan sungai sehingga akan berdampak buruk bagi rakyat.(ammar)