DPRD Banjarbaru Sentil Penanganan Karhutla, Nadjmi Tepis Analisa Wakapolri

BANJARBARU, Kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) membuat masyarakat terganggu aktivitas dan kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap penanggulangan Karhutla saat rapat paripurna, Senin (16/9).

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru Wartono dan dihadiri Walikota Banjarbaru  H Nadjmi Adhani, rapat paripurna sejatinya beragendakan pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Namun, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengakui dirinya banyak menerima masukan dan saran dari  fraksi-fraksi di DPRD tentang karhutla yang menyebabkan kabut asap di kota Banjarbaru.

“Karena status karhulta di Banjarbaru sudah berubah status siaga menjadi status darurat karhutla, jadi memang sudah seharusnya dibahas dalam rapat paripurna ini,” katanya.

Salah satu fraksi yang menanggapi Karhutla yakni dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi PPP H Yudhi Hairani menyarankan Pemkot Banjarbaru dan instansi teknis lebih sigap dan menemukam konsep yang jitu dalam penanganan Karhutla.

“Kita harus melihat sarana dan pra sarana yang sudah kita miliki. Apakah cukup memadai? Dan bagaimana kualitas SDM-nya. Apakah personel sudah mencukupi,” katanya saat meminta penjelasan Walikota Banjarbaru.

Tidah hanya itu, peran Dinas Kesehatan (Dinkes) juga turut dipertanyakan terkait pencegahan penyakit ISPA, lantaran kabut asap khususnya kepada para pelajar.

Walikota Banjarbaru sendiri setuju terhadap hal-hal yang disampaikan tersebut. Menurutnya, seluruh SKPD memang harus bersinergi dan bergerak bersama menanggulangi karhutla sesuai dengan tugas masing-masing.

Baca Juga : Wakapolri: Karhutla di Kalsel Bukan Faktor Alam, Tapi Kesengajaan

Sebelumnya, Wakapolri, Komjen Ari Doni Sukmanto saat memantau dari heli patroli di sekitar wilayah kota Banjarbaru beberapa hari lalu, menganalisa bahwa maraknya peristiwa Karhutla besar kemungkinan adalah faktor kesengajaan.

Namun rupanya analisa jenderal bintang tiga tersebut ditepis Nadjmi. Sebab menurut Walikota Banjarbaru di beberapa lokasi titik yang terjadi kebakaran lahan tidak terdapat lahan pertanian milik masyarakat Banjarbaru.

“Saya menghargai apa yang dijelaskan bapak Wakapolri. Tapi kebakaran di Banjarbaru karena lahan rawa atau lahan gambut yang mengalami kebakaran tidak ada wilayah pertanian milik masyarakat Banjarbaru apalagi lahan sawit, diduga kebakaran ini berasal dari wilayah tetangga yang meluas hingga masuk ke wilayah kita Banjarbaru,” bebernya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD kota Banjarbaru Wartono mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap di wilayah Kota Banjarbaru, pihaknya juga melakukan pemantauan melalui anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

“Anggota dewan kita juga berkoordinasi dengan SKPD terkait, melakukan pemantauan di masing-masing dapilnya, juga ada yang langsung turun ke lapangan, dimana lokasi kebakaran terjadi untuk ikut memadamkan api,” katanya.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang keluar rumah untuk bisa menggunakan masker agar tidak menggangu pernapasan. (rico)