Ada Mahar di Pendaftaran Calon Bupati, Golkar Kalsel Minta Kebijakan Dibatalkan!

BANJARMASIN, Kebijakan Partai Golkar Kabupaten Banjar yang meminta mahar pendaftaran Rp10 juta bagi calon pendaftar Bupati dan Rp 5 juta untuk bakal calon Wakil Bupati, dimentahkan Ketua Harian Partai Golkar Kalsel Supian HK. Ia menegaskan Golkar tidak meminta mahar apapun bagi pendaftar calon di Pilkada yang ingin masuk melalui partai.

Senada disampaikan Gusti Iskandar, selaku Korwil Pemenangan Pemilu se-Kalimantan DPP Partai Golkar. Ia menegaskan, tidak pernah ada dalam penjaringan memberi persyaratan mahar.

“Kalau ada DPD II (kabupaten/kota) yang memungut biaya, saya selaku Korwil akan melakukan aksi tindakan,” tegasnya.

Menurut Iskandar, Golkar Kalsel segera mengintruksikan dan menyurati kepada seluruh Ketua DPD II di kabupaten/kota membatalkan kebijakan tersebut. (Baca: Golkar Banjar Buka Pendaftaran, Pelamar Wajib Bayar Rp10 Juta)

Berbeda nanti dalam perysaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan khusus nantinya untuk internal partai. Sedangkan persyaratan umum adalah adanya pemungutan biaya jika bakal calon yang lolos banyak. Biaya ini adalah tanggungan bersama untuk survei. “Kan tidak beli kucing dalam karung, partai tidak punya biaya membiayai orang-orang. Tapi mereka tanggung renteng, yang semuanya itu diafisilitasi oleh partai kepada lembaga survei,” terang Gusti Iskandar.

Meski diakui, survei sendiri tidak serta merta menjamin elektabilitas. Orang yang tinggi elektabilitas tapi popularitasnya rendah, belum tentu bisa terpilih. Semua kembali lagi dari rekam jejak bakal calon. “Contohnya survei Jokowi yang pernah dikatakan menang di Kalsel, tapi nyatanya kalah. Karena ada margin error. Hal hal ini sudah ada contoh nyata,” bebernya.

Di sisi lain, Supian mengatakan bahwa sejauh ini Golkar sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa calon. Meski ia katanya tidak menutup kemungkinan wakil gubernur yang akan diusung nanti berasal dari kader sendiri.

Semua kader Golkar internal yang berpengalaman pun juga dipilih oleh Golkar untuk maju menjadi calon wakil gubernur. Meski kader yang ditunjuk bisa memilih untuk mengundurkan diri sebelum ditetapkan. Sehingga hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Golkar membuka pendaftaran yang seluas-luasnya.

Ditanya apakah jika nanti sedikit yang mendaftar untuk calon wakil gubernur dan Golkar akan menunjuk kader internal partai, Supian mengatakan hal itu akan kembali mereka rapatkan.”Tapi tidak menjamin,” ujarnya.

Saat ini Sahbirin Noor sudah mengambil formuli ke PDIP dan Nasdem. “Dalam hari ini sepertinya demokrat. Partai apa saja pasti diambil. Misalnya setuju koalisi, Alhamdulillah. Misalnya tidak, tidak masalah” ungkap Supian.

Ia sendiri menuturkan bahwa Golkar tidak arogan dan merasa angkuh karena punya banyak kursi. Sebab menurutnya untuk membangun kalsel yang luas haruslah adanya kerja sama dengan seluruh anggota dewan.

Sebelumnya, DPD Golkar Banjar mulai melakukan penjaringan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Ketua tim Penjaringan DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar, Kamaruzaman mengatakan, pembuka penjaringan atau pendafataran bakal calon bupati dan wakil bupati dimulai pada 25 September sampai dengan 15 Oktober 2019.

Ia mengatakan, agar para pelamar tidak main-main melamar di Partai Golkar, maka panitia penjaringan mengenakan mahar pendaftaran kepada semua bakal calon. Untuk bakal calon bupati dikenakan biaya Rp 10 juta, dan bakal calon wakil bupati Rp5 juta.

Ada pelamar yang berasal dari politisi, birokrat, bahkan ada juga yang punya latar belakang jurnalis. Dari kalangan jurnalis Adi Permana, wartawan Harian Mata Banua tampak terlihat mengambil formulir pendaftaran dan menyatakan siap maju untuk Bakal Calon Wakil Bupati Banjar.

Sejumlah nama digadang-gadang akan melamar di DPD Partai Golkar untuk suksesi Pilbup Banjar 2020. Nama- nama yang beredar selama akan maju melalui dari partai pohon beringin ini, yakni H Rusli, Andin Sofyanoor, Gusti Syahyar, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan Gusti Sulaiman Razak serta Kasmili.(mario)