Zona Merah Politik Uang, ‘Duitokrasi’ Vs Demokrasi Jadi Pertaruhan Pilkada di Kalsel

Logikanya adalah, parpol yang keuangannya koruptif akan menjadi penyumbang tumbuh suburnya ‘Duitokrasi’, yaitu penyelenggaraan negara yang koruptif, pemerintahan dari duit, oleh duit, dan untuk duit.

Ia mengemukakan, Nurcholis Hidayat dari LBH Jakarta pernah mengulas, bahwa salah satu persoalan mendasar saat ini adalah pengaruh buruk kekuatan oligarki kepada parpol, termasuk ketergantungan pendanaan parpol kepada segelintir pebisnis. “Bisnis tentu penting untuk membuat roda ekonomi berjalan, tapi bisnis pun bisa menjadi pisau bermata dua jika hanya mendasarkan pada kedekatan penguasa, apalagi yang sifatnya kolutif,” katanya.

Menurut The Economist, Indonesia adalah negara terburuk ketujuh di dunia dalam hal kolutifnya hubungan penguasa dan pengusaha. Berdasarkan crony-capitalism index, Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara yang iklim bisnisnya kolutif, karena sangat dipengaruhi oleh relasi politik penguasa dengan pengusaha. Sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa.

“Persoalan makin rumit, karena orang terkaya di Indonesia yang menguasai perekonomian tidaklah banyak. Perhitungan Bank Dunia, satu persen orang terkaya menguasai lebih dari separuh kekayaan se-Indonesia raya. Kalau angkanya ditingkatkan menjadi 10 persen orang terkaya, maka mereka menguasai hampir 80 persen kekayaan nasional,” urai Denny dalam tulisannya.

Dengan komposisi yang sama sekali tidak seimbang itu, Indonesia menjadi negara paling timpang ketiga di dunia terkait kesenjangan penguasaan aset. Lebarnya ketimpangan sosial itu pula yang mempengaruhi arah kebijakan dan haluan negara menjadi di bawah kendali para oligarki yang menguasai ekonomi, mempunyai kedekatan dengan penguasa, menguasai pemberitaan media, dan tentunya juga berkontribusi pada pendanaan parpol.

0 Shares