Zona Merah Politik Uang, ‘Duitokrasi’ Vs Demokrasi Jadi Pertaruhan Pilkada di Kalsel

Denny mengatakan, saat ini Kalsel menjadi salah satu kawasan ‘zona merah’ politik uang. Artinya, potensi terjadinya politik uang di Pilkada cukup tinggi. Hal tersebut senada juga dengan penelitian oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang menilai persoalan yang terjadi di Pilkada 2020 masih akan didominasi oleh politik uang. Termasuk juga soal integritas dan akuntabilitas dana kampanye para calon kepala daerah.

“Bagi Kalsel, tentunya ini menjadi kontradiktif. Di satu sisi, dikenal sebagai provinsi yang cukup religius, tapi sisi lain juga menjadi zona merah bagi politik uang,” kata mantan Wakil Menteri Humum dan HAM di era Presiden SBY tersebut.

Denny mengatakan, akan sangat sulit Pilkada menghasilkan pemimpin amanah, jika prosesnya juga koruptif. Termasuk dihamburnya anggaran ratusan miliar rupiah, hanya demi kursi gubernur dan wakil gubernur. “Padahal berapa sih gaji Gubernur, tak besar-besar juga. Tapi jika di awal sudah keluar biaya hingga ratusan miliar, tentu saja mau tak mau akan bicara soal untung rugi,” katanya.

Pada posisi inilah, berkelindan banyak kepentingan antara parpol, pengusaha, kepala daerah, birokrasi, hingga lembaga hukum. Dimana akhirnya, masyarakat akan ditinggal setelah masa ‘bulan madu’ Pilkada berakhir.

Denny menyampaikan dalam salah satu tulisannya, pernah mengemukakan ancaman ‘duitokrasi’ terhadap proses demokrasi melalui Pemilu atau Pilkada. Hal tersebut merujuk pada pernyataan John Nichols dan Robert W McChesney yang menyebut Pemilu AS sebagai ‘Dollarocracy’.