Untuk Ibukota Baru, Pemprov Kalsel Siapkan Lahan 300 Ribu Hektare di Dua Titik

BANJARBARU, Terpilihnya Kalimantan sebagai lokasi pemindahan ibukota negara yang baru, disambut hangat Pemerintah Provinsi Kalsel dengan menyatakan kesiapannya menjadi pusat pemerintahan negara. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam dialog nasional pemindahan ibukota negara, yang digelar di Hotel Novotel Kota Banjarbaru, Senin (15/7) pagi.

“Kesiapan kita tentunya dapat memenuhi kriteria, standar dan penilaian untuk menjadi acuan dari para pengambil kebijakan kita di pemerintah pusat. Yang jelas kita berupaya menyiapkan yang menjadi kebutuhan sebuah ibu kota negara. Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden,” katanya.

Dialog ini sendiri dihadiri langsung oleh Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Pengembangan Regional : Hasil Kajian Pemindahan Ibu kota Negara, Rudy S Prawiradinata. Dalam paparannya, Rudy, mengatakan ada sejumlah kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, salah satunya lokasi strategis secara geografis yang berada di tengah wilayah Indonesia untuk mempersentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI.

“Dalam hal ini pulau Kalimantan memiliki lokasi strategis yang mana lokasinya di tengah-tengah seluruh pulau di Indonesia,” katanya.

Selain itu juga, Rudy menerangkan untuk menjadi ibu kota negara, juga dibutuhkan ketersediaan lahan luas milik pemerintah atau BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Apalagi khususnya dalam kriteria lainnya, Provinsi Kalsel sendiri, dari sisi kebencanaan relatif kecil.

“Ya, salah satu kriteria ibu kota Negara itu memang harus bebas bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami dan lain-lain,” lanjutnya.

Dalam dialog ini juga dipaparkan estimasi pembiayaan ibu kota yang mencapai kisaran Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun. Pembiayaan ini meliputi itu fungsi utama yakni gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif. Juga ada fungsi pendukung berupang gedung ASN, Polro, TNI, fasilitas kesehatan dam pendidikan. Fungsi penunjang fasilitas sarana dan prasarana serta kebudutuhan pengadaan lahan.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor  mengungkapkan, pihaknya telah menyediakan lahan dengan luasan mencapai 300 ribu hektare di dua titik. Namun, saat ditanya awak media, dirinya masih belum mau membocorkan dimana lokasi tersebut.

“Lahannya, Insya Allah sudah siap. Pokoknya ada, tapi belum bisa saya beritahukan karena ini kan masih penilaian dan proses dari beberapa daerah. Yang jelas kita siap,” bebernya.

Lahan ini sendiri disiapkan Pemprov Kalsel, usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Kalsel yang akrab disapa paman Birin tersebut. Dalam perbincangan singkat itu, Jokowi menanyakan kepada Sahbirin, apakah Kalsel memiliki lahan seluas 300 ribu hektare.

Namun, sayangnya kota Banjarmasin harus terelimimasi dalam 2 titik yang telah disiapkan Pemprov. Bukan tanpa alasan, Gubernur yang akrab disapa paman Birin ini menerangkan kota Banjarmasin sendiri tidak memiliki lahan yang cukup untuk dijadikan lokasi ibu kota negara.

“Tim penilai sudah kita bentuk dan sudah didatangi semua daerah di Kalsel. Tapi kota Banjarmasin wilayahnya cuma 72 km persegi, hal yang tidak mungkin,” terang Paman Birin.

Dialog nasional menghadirkan pembicara dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr H Sutarto Hadi untuk Aspek Kesiapan Daerah, Menteri LH dan Riset Teknologi Kabinet Indonesia Bersatu II Dr Ir H Gusti Muhammad Hatta untuk Aspek Lingkungan Hidup, dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan ULM Taufik Arbain pada Aspek Sosial dan Budaya.(rico)