Soal Pelayanan, Disnakbun Banjar Dinilai Rendah Ombudsman RI

MARTAPURA, Hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Kalsel yang datang langsung ke kantor tanpa pemberitahuan dan melihat layanan yang diberikan baik sarana prasarana di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar punya predikat penilaian yang rendah .

Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Kabupaten Banjar yang mempunyai 3 produk layanan masyarakat yang diberi nilai masing-masing oleh Ombudsman RI Perwakilan yaitu Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dengan nilai 63,50, Sertifikasi/Penyaluran Benih Kelapa Sawit dengan nilai 19,50 dan Dukungan Diversifikasi Usaha Perkebunan dengan nilai pelayanan publik yaitu 10,50.

Menanggapi hasil dari penilaian Ombudsman RI Perwakilan Kalsel itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Ir H Dondit Bekti menyangkal atas penilaian rendah pelayanan publik di instansinya tersebut.

“Pelayanan yang kami berikan sudah maksimal selama bersangkutan dengan poin pembinaan petenakan dan perkebunan. Memang ada beberapa permohonan yang tidak dapat kami proses karena berkaitan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014  yang berbunyi kelompok tani untuk mendapatkan permohonan tersebut harus berbadan hukum,” kata Dondit.

Pelayanan publik masyarakat yang dilakukan Disnakbun Kabupaten Banjar kebanyakan berkaca mata dari kelompok tani, jika melihat hal tersebut kami selalu melakukan vaksinasi rutin, pengobatan massal, penanganan reproduksi yang jelas hingga penambahan luas makanan ternak.

Disnakbun Banjar juga berkerjasama dengan 6 usaha perkebunan yang meliputi perkebunan sawit dan karet.

“Strategi pelayanan kalau arahnya ke perusahaan pastinya sudah mengikat, karena perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kami bina dan secara rutin selalu diundang pertemuan kurang lebih 3 bulan sekali mengadakan triwulan dan berdasarkan pengecekan lapangan sudah sangat maksimal, dalam hal komunikasi pun terjalan dengan baik,” ujarnya Dondit. (rendy)