Sikapi Anjloknya Harga TBS, Ratusan Petani Sawit Demo di Depan Kantor Bupati Kotabaru

KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Ratusan orang dari berbagai daerah di Kabupaten Kotabaru demo di depan kantor bupati memprotes soal anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, Selasa (17/5/2022) siang.

Dari pantauan Kanalkalimantan.com, ada lima tuntutan yang disampaikan. Yakni, pertama selamatkan dan lindungi petani kelapa sawit swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Kedua, Presiden Joko Widodo mencabut atau meninjau kebijakan moratorium eskpor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Ketiga, Menteri Pertanian RI mencabut atau merevisi Permentan Nomor 1 tahun 2018 agar ada kesetaraan antara petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit swadaya.

Tuntutan keempat, seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) wajib menerima atau membeli TBS milik petani dengan harga sesuai ketentuan Dinas Perkebunan Kalsel, dan kelima mengusut tuntas pihak-pihak yang telah membuat kebijakan sepihak penurunan harga TBS sawit petani sejak tanggal 23 April 2022.

Koordinator aksi, Khairul Sani mengatakan, ia bersyukur kedatangan mereka disambut baik oleh jajaran eksekutif dan legislatif.

 

Baca juga  : Presiden Jokowi Beri Pelonggaran, Boleh Lepas Masker di Tempat-tempat Ini

“Pastinya apa yang menjadi keluhan kami di tanggapi dengan baik. Menjadi harapan kedepannya hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kami para petani sawit di daerah,” tutur pria yang akrab di sapa Ihay kepada Kanalkalimantan.com.

Sebagai petani sawit, Ihay sangat menyayangkan dengan adanya kebijakan yang merugikan petani. Buah-buah sawit yang sudah dipanen banyak yang busuk, bahkan ada masyarakat yang menjualnya dengan harga yang sangat rendah, dan itu merupakan dampak bagi masyarakat tani.

“Kami terpaksa menjual dengan harga murah daripada sawitnya busuk dan hal itu jelas merugikan kami sebagai petani sawit swadaya,” tegasnya.

Menurut Ihay, petani swadaya mandiri seolah-olah dijadikan sebagai anak tiri oleh PKS yang ada oleh karena lemahnya perlindungan. Dan yang menjadi persoalan adalah PKS seenaknya menurunkan harga TBS, bahkan itu juga terjadi pada tingkat pengepul.

 

Baca juga  : Uang Negara Dikelola Optimal, Pemko Banjarbaru Raih Opini WTP ke-7 dari BPK

“Kami petani dari seluruh Indonesia bersepakat hari ini turun secara serentak menyampaikan aspirasi baik di masing-masing daerah hingga ke Jakarta, dengan harapan kedepan para petani swadaya dapat terlindungi dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, memberikan apresiasinya kepada massa yang datang dan bersepakat dengan apa yang menjadi tuntutan pendemo.

Menurutnya, dengan anjloknya harga TBS sawit, maka hal itu tentu merugikan para petani sawit dan itu disampaikan kepada pemerintah daerah dan itu menjadi tugas pemerintah untuk bisa mencarikan solusi.

“Dari beberapa penjelasan petani tadi didapat keterangan ada beberapa PKS yang sudah menurunkan harga di bawah standar harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel, kemudian ada pula PKS yang tidak menerima TBS petani. Padahal, sudah jelas dari Permentan Nomor 1 tahun 2018, melalui surat edaran Dirjen Perkebunan Nomor 165, kemudian ada pula surat edaran Gubernur Nomor 65 yang turunannya diteruskan kepada para PKS, dan ketika ada penurunan harga maka PKS telah melanggar aturan tersebut,” kata Syairi.

Baca juga  : Pengunjung Abai Kebersihan, Kawasan Pesta Pantai Pagatan Hasilkan 2 Ton Sampah per Hari

Ia memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah yang berhadir untuk bisa membentuk Satgas berkenaan dengan harga TBS. Sehingga kedepan tidak ada lagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mencoba bermain dengan para petani, dan menurut saya itu menjadi salah satu upaya nyata yang bisa dilakukan.

Dilain pihak, Sekdakab Kotabaru, H Said Ahmad Assegaf mengatakan, mewakili pemerintah daerah sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh petani dalam menyuarakan aspirasi tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan kembali dan akan memanggil perusahaan perkebunan kelapa sawit menjelaskan persoalan yang terjadi, sehingga para petani dirugikan.

“Kami dari pemerintah mendukung upaya petani hari ini, dan tadi telah kita sepakati dan dilakukan penandatanganan bersama pernyataan sikap,” paparnya.

Ia menghendaki agar para pihak duduk bersama bersepakat jangan sampai di permainkan oleh PKS yang nakal dan itu menjadi tugas pemerintah daerah, dan pernyataan sikap akan segera dikirimkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kepada pengurus Apkasindo, kita sama-sama berharap untuk lebih solid lagi dan apabila ada persoalan bisa segera memberitahukan kepada pemerintah daerah, jangan sampai kami dari pemerintah tidak mengetahui persoalan apa yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Kalau nantinya ternyata ada PKS nakal, maka itu akan menjadi pertimbangan kami dalam memberikan perpanjangan izin kepada perusahaan yang bersangkutan karena telah merugikan para petani swadaya,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/muhammad)

Reporter : muhammad
Editor : cell