Petugas Pendamping PKH Sasar 11.060 Jiwa Warga Miskin Banjarbaru

BANJARBARU, Rentang 2010-2016 jumlah penduduk miskin di kota Banjarbaru mengalami naik turun. Terdata pada tahun 2010 terdapat 12.021 jiwa penduduk miskin, 2011 terdapat 11.603 jiwa penduduk miskin, 2012 terdapat 11.126 jiwa penduduk miskin, 2013 terdapat 9.997 jiwa penduduk miskin, 2014 terdapat 9.965 jiwa penduduk miskin, 2015 terdapat 11.460 jiwa penduduk miskin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru memfasilitasi audiensi petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kamis (4/1). Pada tahun 2018, 30 petugas pendamping PKH akan menyasar lebih dari 11.060 jiwa penduduk miskin dengan persentase 4,62 % dari total penduduk Kota Banjarbaru.

Saat ini kota Banjarbaru memiliki garis kemiskinan Rp 505.380, angka ini dipantau lebih tinggi di banding kabupaten/kota lainnya di Kalsel dengan garis kemiskinan terendah dimiliki Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 274.571 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.710 (5,22%). Pemkot Banjarbaru berharap melalui PKH dapat berjalan optimal dan menekan jumlah angka kemiskinan di kota Banjarbaru.

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengatakan, PKH perlu dikoordinasikan dengan lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, khususnya di Dinas Sosial Banjarbaru.

“Kami menganggap petugas pendamping PKH sangat penting dan strategis, makanya perlu dikawal bersama-sama SKPD, Bappeda Banjarbaru, Dinas Sosial dan kepentingan lainnya,” ucap Nadjmi Adhani.

Ia menegaskan Pemkot dan DPRD Banjarbaru menginginkan program penanggulan kemiskinan terfokus, serta bersinergitas dengan basis data dan program yang tepat sasaran. 

Di lain pihak, Ketua DPRD Banjarbaru H AR Iwansyah mengatakan, petugas pendamping PKH menjadi mata dan telinga bagi pemerintah kota.

“Apa yang disampaikan Walikota Banjarbaru, bahwa data yang ada di kelurahan harus tepat sasaran dan harus ada sinkronisasi,” ucap Iwansyah.

Indikator kemiskinan dihitung berdasarkan presentase kemiskinan yaitu pengukuran presentasi penduduk miskin terhadap total penduduk. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap indeks) yaitu mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskon terhadap garis kemiskinan yang semakin tinggi nilai indeks.

Semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari gari kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) yaitu semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Secara keseluruhan di Kalimantan Selatan sendiri terhitung pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 189.496 dalam presentase penduduk miskinnya berada di 4,85%, dan garis kemiskinan Rp 323.549. (devi)