Pertaruhan ‘Mahal’ Abdul Wahid untuk Dampingi Sahbirin di Pilgub Kalsel

BANJARMASIN, Bupati HSU H. Abdul Wahid HK secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon wakil gubernur di DPD Partai Golkar Kalsel, Selasa (15/10) siang.Pertaruhan mahal dilakukan Wahid karena harus melepas jabatannya sebagai Bupati agar bisa menjadi pendamping incumbent.

Diiringi sejumlah pengurus DPD Partai Golkar HSU, berkas pendaftaran bakal cawagub diserahkan Abdul Wahid HK kepada Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H. Supian HK.

Usai penyerahan berkas pendaftaran, Abdul Wahid HK mengaku siap menanggalkan jabatannya yang masih tersisa dua tahun lagi jika dirinya maju mendampingi Sahbirin.

“Kami akan mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati HSU di tahun 2022,” kata Abdul Wahid didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H. Supian HK.

Perlu diketahui, Abdul Wahid HK telah menjabat sebagai Bupati HSU selama dua periode, yakni periode pertama tahun 2012-2017, dan periode kedua 2017-2022. “Dan kalau berkas pencalonan kami diterima, akan ada sisa jabatan yang kami lepas sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Abdul Wahid pun menegaskan, dirinya rela meninggalkan kursi orang nomor satu di Kabupaten HSU, demi kepentingan Provinsi Kalsel secara keseluruhan. “Ini sudah menjadi keharusan, supaya kita bisa melakukannya lebih fokus, lebih ikhlas dan tentu kita harapkan dapat memberikan dampak positif kepada Provinsi Kalsel,” jelasnya.

Abdul Wahid pun berkomitmen, apa yang telah ia kerjakan di Kabupaten HSU dapat diaplikasikan nantinya di tingkat Provinsi Kalsel. “Jadi kami berharap, dengan apa yang telah kami lakukan di Amuntai, secara bertahap juga sangat penting dilaksanakan di kabupaten lain di Provinsi Kalsel,” ujar mantan jurnalis ini.

Nama Wahid nantinya akan bersaing dengan sejumlah nama lain yang mendaftar di Partai Golkar. Mulai Gusti Iskandar yang juga kader beringin, hingga Rosehan Noor Bahri dan M Syaripuddin yang sebelumnya disodorkan PDIP Kalsel.

Sebelumnya, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan Kalsel, H Rosehan Noor Bahri bersama rombongan menyerahkan formulir pendaftaran, Senin (14/10). Anggota DPRD Kalsel ini antar lamaran politik sebagai bakal calon wakil gubernur.

Kedatangan Rosehan cs ini seiring dengan optimism PDIP Kalsel untuk medampingi bakal calon gubernur H Sahbirin Noor untuk memimpin Kalsel periode kedua. “Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kalau sudah jodoh, tidak akan ke mana,” ucap mantan Wakil Gubernur Kalsel era Rudy Ariffin ini.

 

Tidak hanya Rosehan, DPD Perjuangan Kalsel juga menyerahkan berkas lamaran kader lain yakni Syaripuddin -Wakil Ketua DPRD Kalsel-. Berkas lamaran Syaripuddin juga sebagai bakal calon wakil gubernur.

Sejauh ini, terdapat 5 bakal calon wakil gubernur yang telah mengembalikan berkas ke DPD Partai Golkar Kalsel. Mereka yakni Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Gusti Syahyar, H Abdul Wahid, M Syaripuddin, dan H Rosehan NB.

Penjaringan di DPD Partai Golkar Kalsel sendiri dimulai dari 25 September hingga 15 Oktober. Untuk nama-nama yang mengembalikan berkas akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi berupa fit and proper test.

“Kita akan mengajukan tiga nama ke DPP Golkar, nanti yang menentukan di pusat. Kita DPD Golkar Kalsel melakukan survei elektabilitas perseorangan bakal calon, dan berpasangan petahana,” tutur Wakil Ketua I Tim Penjaringan Bakal Calon Pilgub dan Pilwagub DPD Partai Golkar Kalsel, H Puar Junaidi.

Para pelamar yang membawa formulir ke Golkar ini diperuntukkan bagi kursi calon wakil gubernur saja. Sebab, sebagai partai pemenang pemilu di Kalsel, Golkar sudah menetapkan H Sahbirin Noor sebagai satu-satunya calon gubernur.

Pertanyaannya seberapa besar kans duet Sahbirin-Wahid yang merupakan sesama beringin ini jika dibandingkan dengan Sahbirin dengan kader partai lain?

Tentu saja jawaban tak bisa sederhana. Sebab pada Pilgub ini, pertimbangan apakah memilih internal atau kader di luar beringin tak sederhana. Masih ada faktor lain seperti popularitas, hingga keterwakilan daerah pemilihan yang mesti menjadi pertimbangan.

Tapi sebelumnya, meski meraih suara terbanyak se-Kalsel dan miliki 12 dari 55 kursi di DPRD Kalsel, Ketua Harian DPD Golkar Kalsel H Supian HK memastikan tidak akan bisa mengawal kebijakan pemerintahan hanya bagi satu golongan saja. Harus ada kerja sama baik itu antara eksekutif maupun legislatif.

“Kami adalah satu mitra, jadi sebagai partai itu adalah mitra koalisi. Jadi bukan saling bermusuhan. Selama lima tahun ke depan, kami harapkan bukan sejauh mana orang mengenal kami, tapi bagaiman kinerja kami,” terangnya usai menghadiri penetapan perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD terpilih 2019-2024, Sabtu (10/8).

Pun ke depan, partai Golkar akan membuat pencapain yang tentunya sejalan dengan visi dan misi gubernur. Selain itu, kembali sesuai fungsinya, Supian menegaskan untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lebih ditekankan olehnya agar jangan ada satu pun yang berpihak hanya pada satu golongan saja.

“Bukan masalah karena kami kebetulan partainya sama dengan pak gubernur, tapi sama-sama dengan partai lain harus mengawasi, kerja sama, dan evaluasi untik lima tahun yang akan datang,” lanjtunya. (fikri)