Komisi IV Minta Disdik Banjar Penuhi Ketersedian Komputer di Sekolah

MARTAPURA, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar beri usulan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, untuk sekolah yang berprestasi adiwiyata dan masih belum ada ketersedian komputer diberikan fasilitas. Agar kedepan, sekolah tersebut dapat menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara mandiri.

“Ada beberapa sekolah yang masih belum siap dan belum seharusnya diberikan fasilitas komputer karena kurangnya SDM dan jaringan, namun dipaksakan. Padahal masih banyak sekolah yang lebih layak untuk diberikan fasilitas komputer kebutuhan UNBK tapi tidak diberikan, nah perencanaannya itu sebenarnya seperti apa?,”  ujar Ketua Komisi IV DPRD Banjar Gt Abdurrachman saat rapat dengar pendapat bersama Disdik Banjar, Rabu (22/5).

Walaupun kebutuhan fasilitas komputer tersebut, merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program membangun melalui pinggiran, namun data yang masuk ke pusat  tersebut diyakini bersumber dari daerah sendiri.

“Fasilitas yang diberikan pemerintah pusat itu bisa saja tidak tepat sasaran, seperti halnya SDM dan jaringan yang masih belum tersedia di daerah tersebut,  kita yang di daerah inilah seharusnya yang lebih mengetahui sekolah mana yang benar-benar layak dan seharusnya diberikan fasilitas komputer untuk kebutuhan UNBK,” bebernya.

Ditambahkan Antung Aman, pemerataan pemberian fasilitas komputer tersebut harusnya diberikan kepada sekolah yang lebih membutuhkan, Walaupun sudah ditentukan oleh pusat, caranya dengan memberikan kembali informasi kebutuhan sekolah mana yang harusnya mendapatkan fasilitas. Seperti halnya sekolah yang berprestasi adiwiyata.

“Ada beberapa sekolah di tempat kita bahkan mendapat adiwiyata paripurna yang memerlukan fasilitas komputer untuk UNBK, namun tidak diberikan,  harusnya diberi reward sekolah itu agar bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Maidi Armansyah mengatakan, sekolah yang mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah pusat maupun daerah sebelumnya memang marus memenuhi beberapa kiteria yang sudah ditentukan, seperti halnya sekolah yang berada di daerah pinggiran.

“Jadi sekolah yang mana mendapatkan fasilitas komputer itu yang memenuhi kriteria, seperti yang tercantum dalam program Presiden Joko Widodo nawacita butir ketiga, membangun dari pinggiran. Seperti sekolah yang berada di Kecamatan Sungai Pinang dan Peramasan,” jelas Maidi Armansyah.

Dari beberapa sekolah yang mendapatkan fasilitas komputer melalui program tersebut, ternyata masih ada sekolah yang tidak dapat melaksanakan UNBK secara mandiri, mengingat masih kurangnya fasilitas penunjang seperti halnya ketersedian jaringan internet.

“Walaupun masih tidak semua sekolah dapat melaksanakan UNBK secara mandiri, namun 100% sekolah sudah melaksanakan UNBK dan 21 diantaranya sudah UNBK mandiri,” akunya.

Lebih jauh Maidi menjelaskan, sumber dana yang dikeluarkan untuk membeli seperangkat komputer untuk kebutuhan UNBK tersebut berasal dari dana DAK yang bersumber dari APBN dan dana yang berasal dari APBD. (rendy)