BPD di Kabupaten Banjar Berharap Ada Mobil Operasional

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA –
Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengingatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Memiliki peran sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa.

“Pembangunan di tingkat desa sudah saatnya berbasis pada data SDGS, yang diperoleh melalui riset dan inovasi, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi untuk memperoleh data,” ujar Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat membuka  Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Persatuan  Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banjar tahun 2023.

Kegiatan digelar di Bukit Bintang Park dan Resort, Padang Panjang Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (24/1/2023) pagi.

 

Baca juga  : Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Banjarbaru, Mantan Kadisporabudpar Beri Kesaksian

Menurut dia, BPD dengan pemerintahan desa harus sejalan dalam menyukseskan visi misi kepala desa. Selain itu juga perlu meningkatkan kinerja serta menjalankan fungsinya sebagai anggota.

“Jalin komunikasi yang baik dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lain yang ada di desa dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang BPD,” ucap dia.

Saidi mengharapkan, pelaksanan Rakorda ini menjadi hal yang positif sebagai momentum dalam menentukan arah kebijakan mendukung program kerja pemerintahan desa.

Selain itu juga berperan dalam mendukung dan menunjang visi misi Kabupaten Banjar Maju Mandiri dan Agamis (Manis).

Ketua PABPDSI Kabupaten Banjar Habib Ahmad Al Qodiry mengatakan, tujuan Rakorda ini selain silaturahmi antar anggota juga sebagai evaluasi intern di dalam organisasi sebagai bahan pertimbangan untuk tahun depan.

Baca juga  : Polres HSU Siapkan 19 Titik Pengamanan Haul Sekumpul di Ponpes Darul Ulum Amuntai

Total anggota BPD saat ini, papar dia, berjumlah 1.399 yang berasal dari  277 desa di 20 kecamatan.

“Harapan kami semua kedepannya pemerintah daerah bisa memberikan bantuan untuk kami mobil operasional dan penunjang lainnya demi kelancaran roda organisasi,” harap dia. (Kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : Rls
Editor : Dhani