Telan Anggaran Ratusan Miliar, Pembangunan Baru RSUD Pambalah Batung Pakai APBD 2021 dan 2022

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memastikan pembangunan baru RSUD Pambalah Batung di kawasan Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah, bakal menggunakan pola pembiayaan tahun jamak anggaran 2021 dan 2022.

Hal ini seperti diungkapkan Bupati HSU H Abdul Wahid HK saat penyampaian penjelasan pemerintah daerah atas diajukannya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembangunan RSUD Pambalah Batung yang baru, dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (24/5/2021) di ruang rapat Kantor DPRD HSU.

Dalam penjelasannya, Bupati Wahid menyampaikan rencana pembangunan RSUD Pambalah Batung yang baru tersebut memakan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 2 tahun anggaran.

“Untuk jumlah anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp 209.999.766.440 dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten HSU dengan rincian per tahun anggaran 2021 kita alokasikan sebesar Rp 73.499.918.254,” jelas Bupati Wahid

Baca juga: Minimnya Stok Darah, PMI Banjarmasin Coba Sasar ASN Di Banjarmasin

Sedangkan, untuk anggaran 2022 akan dialokasikan biaya sebesar Rp 136.499.848.186

Lebih lanjut, Dikatakannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dimana dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama guna mendapatkan persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut kami menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD kabupaten hsu sebagai surat kami Nomor 188 34 2/60 kum/dua ribu 21 tanggal 29 April 2021 yakni raperda tentang pembangunan RSUD Pambalah Batung Amuntai dengan pola pembiayaan tahun jamak,” kata Bupati Wahid.

Raperda ini, kata Bupati HSU akan diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yakni sebagai mana termuat dalam bagian lampiran halaman 325 halaman 5, huruf 5, sub kegiatan yang bersifat tahun jamak.

Baca juga: Banjarmasin Perpanjang PPKM walaupun Kasus Covid-19 Mengalami Penurunan

Dalam lampiran Permendagri tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat tahun jamak harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah selanjutnya dijelaskan bahwa peraturan daerah tentang tahun jamak sekurang-kurangnya memuat, nama sub kegiatan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah anggaran dan alokasi anggaran per tahun.

“Mempedomani ketentuan Permendagri tersebut maka sebagai mana termuat dalam naskah yang telah kami sampaikan, maka nama kegiatan yang diatur dalam Perda ini adalah pembangunan RSUD Pambalah Batung di Muara Tapus,” tukasnya.(kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: cell