Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Pemilu Belum Maksimal

BANJARBARU, Resiko pelanggaran atas pelaksanaan tiap Pemilu sangat besar, demikian diungkapkan Erna Kasypiah, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan saat menjadi nara sumber pada kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif, Jum’at (15/12).

Menurut Erna, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mulai dari awal hingga pelaksanaan pemilu dapat diminimalisir dengan cara melibatkan semua elemen masyarakat. “Kalau pengawasan hanya dilakukan oleh Panwaslu, dipastikan tidak akan mampu untuk meminimalisir persoalan pelanggaran, peran serta masyarakat juga sangat menentukan akan hal itu,” ujarnya.

Lebih jauh diungkapkannya dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, maka hasil dari Pemilu itu sendiri bisa dipercaya oleh publik dan pasangan calon yang kalah.

“Jika dipercaya maka gugatan-gugatan oleh pasangan calon yang kalah di kemudian hari itu tidak ada lagi,” katanya.

Kendati demikian pelanggaran-pelanggaran Pemilu hingga kini masih saja terjadi. Sehingga Panwaslu Kota Banjarbaru siap menerima dan menampung semua laporan masyarakat terkait  pelanggaran yang terjadi.

“Kemudian laporan itu akan diamati, dikaji, diperiksa dan dinilai oleh Panwaslu,” katanya.

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan guna suksesnya penyelenggaraan Pilkada dalam waktu dekat. Seperti Pilkada kepala daerah yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. Pilkada serentak akan diikuti sebanyak 17 Provinsi di 171 Kabupaten/Kota.

“Ada 4 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang menggelar Pilkada serentak seperti Kabupaten Tapin, Tala, HSS dan Tabalong,” sebutnya.

Ketua Forum RT RW Kota Banjarbaru Syamsul Hidayat mengakui, fakta di lapangan si pelapor mempunyai resiko yang berat, kerja yang berat, dan pada akhirnya dia yang terjerat.

Syamsul menambahkan hal tersebut merupakan fakta yang terjadi di wilayahnya, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang ada mulai surut. “Peristiwa semacam ini tentu sangat merugikan pelapor dan siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab,” katanya.

Pengamat politik, mantan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus nara sumber kegiatan Mahyuni mengakui akan kelemahan Undang-Undang perlindungan pelapor. Menurutnya, Panwaslu memang melindungi dan merahasiakan identitas pelapor serta tidak akan menuntut balik atas laporannya. Namun seiring berjalannya waktu hingga klarifikasi terhadap laporannya, yang bersangkutan pasti akan ketahuan.

“Setiap laporan pelanggaran pasti ada proses klarifikasi terhadap pelapor, nah disitulah terlapor mengetahui siapa yang melaporkannya, apalagi yang terlapor adalah elit-elit politik yang punya kaki tangan. Adanya tekanan dan intimidasi dari pihak terlapor membuat pelapor terkadang mencabut laporannya,” ungkapnya.

Mahyuni menambahkan, intimidasi pasti terjadi terhadap pelapor karena itu menyangkut orang banyak dan pasti membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Perlindungan terhadap pelapor memang dijalankan sesuai dengan undang-undang, namun mampukah perlindungan 1×24 jam dilakukan.

“Pasti tidak maksimal perlindungannya dan negara kita belum optimal menjalankan undang-undang itu,” ringkasnya.

Sosialisasi yang diprakarsai oleh Panwaslu Kota Banjarbaru ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai elemen masyarakat di kota Banjarbaru. Antara lain Panwascam, Panwaslu, Kejari, Kesbangpol, Kodim 1006, para guru, forum RT RW, tokoh masyarakat, anggota pramuka, kaum disabilitas, dan perwakilan media.(emroni)