‘Pamer Tampang’ di Tahun Politik, Spanduk ‘Ini Lho Saya’ Hiasi Ibukota Kalsel

BANJARMASIN, Perhelatan Pemilu 2019 sudah berakhir, tapi ‘pamer tampang’ bergambar diri di spanduk bertebaran di sudut-sudut jalan utama kota Banjarmasin. Mulai pejabat, politisi hingga pengusaha ternama level kota Banjarmasin maupun Kalsel unjuk ‘ini lho saya’. Entah bermaksud atau motif apa, tiba-tiba saja ‘pamer tampang’ itu menjamur di kota berjuluk Seribu Sungai.

Seperti spanduk bergambar Ketua Tanfiziyah PWNU Kalimantan Selatan, H Abdul Haris Makkie yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel. Selain itu, juga ada spanduk yang bergambar Ketua Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) Yuni Abdi Nur Sulaiman, serta spanduk anggota DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bahri.

Kanalkalimantan.com mencoba meminta pandangan dari pengamat politik Khairiadi Asa. Ditemui di salah satu rumah makan di bilangan Kayutangi, Banjarmasin, Khairiadi menuturkan, beberapa tokoh baik pengusaha maupun politisi di Kalsel sangat senang dalam hal publikasi di ruang publik, terlepas dari motivasinya.

“Bisa dibilang pencitraan atau memang keharusan dalam menonjolkan dirinya baik sebagai pimpinan ormas (organisasi massa), pemilik perusahaan atau politisi,” ujar Khairiadi.

Menurut Khairiadi, jika dikaitkan dengan momen politik -Pilkada serentak 2020-, bisa saja menjadi ajang pencitraan. Hal ini dikarenakan, jika seseorang ingin terjun dalam kontestasi Pilkada baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, perlu persiapan jauh-jauh hari, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.

“Paling tidak satu tahun, satu tahun ini punya strategi. Artinya orang ini harus dipromosikan dulu, bagaimana respon masyarakat dan bagaimana orang bisa melihat sosok yang bersangkutan,” ujar mantan Komisioner KPU Barito Kuala ini.

Khairiadi mencontohkan, sosok HM Rosehan Noor Bahri yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat, baik sebagai politisi maupun pengusaha. “Namun, pak Yuni ini sementara ini belum berpolitik, hanya memimpin organisasi kemasyarakatan yaitu Kerukunan Keluarga Bakumpai.

Kemudian sebagai pengusaha juga. Tapi saudara dan keluarganya dan ayahnya (almarhum HA Sulaiman HB) pernah menjadi pimpinan partai politik terbesar di Kalsel dan  saat ini saudaranya menjadi anggota DPR RI. Jalan pikiran orang bisa saja menduga akan mencalon di Pilkada, entah di Pilkada gubernur, walikota maupun bupati. Semua kemungkinan bisa terjadi,” ucap Khairiadi.

“Termasuk pak Haris (Makkie), sekalipun telah menjabat Sekdaprov, saya kira jadi walikota atau bupati bisa terjadi, walau saat ini memegang karir tertinggi di birokrasi sebagai sekda,” tambah Khairiadi.

Pengamat yang aktif mengajar ini tidak menampik, upaya yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut dengan menebar spanduk di ruang publik sebagai upaya membangun personal branding. “Memang wajar dalam dunia politik seseorang itu melakukan pencitraan, tinggal masyarakat yang menilai.

Karena antara lingkungan pengusaha dan politisi sangat tipis saat ini, mengikuti tren yang ada di Jakarta. Sepanjang memenuhi syarat-syarat, bisa saja berkompetisi dalam Pilkada,” kata Khairiadi.

Kendati demikian, Khairiadi menilai fenomena ini bukanlah fenomena baru. “Itu memang semacam kebutuhan karena media cukup banyak, baik televisi, koran maupun media online. Sehingga tawaran-tawaran itu mengharuskan mereka ikut memanfaatkan media itu untuk melakukan pencitraan, sosialisasi lah,” ujar Khairiadi.

Ia menilai, sosok Abdul Haris Makkie merupakan sosok yang tidak diragukan lagi di bidang birokrasi. Karena, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas di Pemprov Kalsel, Kepala Dinas Pendapatan di Tabalong, dan Kepala Dinas Pendapatan di Balangan.

“Kalau bicara track record, pak Haris Makkie ini sudah saatnya untuk terjun ke politik, wajar. Karena sudah terukur dalam artian beliau meniti karir dari bawah, seorang organisatoris, aktivis dan birokrat yang sudah 20-an tahun (berkarir). Belum masuk wilayah politik praktis.

Tapi kalau sudah jadi tokoh organisasi, sudah kenyang (pengalaman). Saya yakin kalau pak Haris Makkie diberikan kepercayaan, Insya Allah bekal itu sudah ada, tinggal masyarakat yang menilai,” tegasnya.

Namun, ketika berbicara sosok Yuni Abdi Nur Sulaiman, Khairiadi belum bisa membeberkan lebih jauh. Lantaran, selain lebih banyak waktu di Jakarta dalam mengurus bisnisnya, Khairiadi belum bisa menilai track record Yuni, di luar aktivitasnya sebagai Ketua KKB. “Pak Yuni belum pernah juga mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau bupati.

Mungkin beliau ada minat (terjun ke pilkada). Dari segi pengalaman pak Yuni bagus. Namun dalam ranah politik, kita belum bisa melihat,” tutup Khairiadi. (fikri)