MUI Kalsel Larang Khotbah Salat Id Disisipi Isu Politik Praktis

BANJARMASIN, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, Fadli Mansur, mengingatkan khatib salat Idul Fitri dilarang menyelipkan materi khotbah dengan isu politik praktis. Fadli perlu mengingatkan hal ini karena mendekati momentum Pemilu 2019 dan Pilkada 2018.

Fadli berkata para khatib salat Id senantiasa menyiarkan khotbah yang sejuk, dan tidak menyimpang dari tema agama Islam. “Jangan menyisipkan hal-hal yang di luar konteks suasana Idul Fitri, khutbah jangan ditarik ke ranah politik,” kata Fadli Mansyur.

Fadli mengatakan, keberadaan khatib di Kalsel sudah professional, netral dan lebih mengedepankan kepentingan umat. Meski tahun 2018 memang dekat dengan tahun politik nasional pilkada, pilpres, pileg, ia berharap perbedaan aspirasi politik jangan memicu permusuhan. Demikian dilansir kumparan.com.

Untuk itu, ia mengimbau para khatib jangan terjebak dengan khotbah bernuansa politik praktis yang bisa menimbulkan perpecahan umat Islam. Kata Fadli, khatib hendaknya menyampaikan khotbah yang bertujuan meningkatkan ketakwaan, kewaspadaan terhadap bahaya terorisme, bahaya perbuatan asusila, bahaya LGBT, bahaya narkoba, meningkatkan persaudaraan, dan menyemai kedamaian.

Fadli mengatakan semua ulama dan khatib hendaknya mengacu dan memedomani hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VI yang sudah menghasilkan 24 fatwa dari pembahasan empat komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Isu bahasan mencakup kebangsaan, perundang-undangan, dan fiqih kontemporer.

Misalnya, ada fatwa ihwal kewajiban setiap umat Islam untuk bela negara di tengah segelintir orang yang pesimis terhadap masa depan negara bangsa Indonesia. Selain itu, MUI melarang politisasi agama di ruang publik dan masjid. “Masjid sebagai tempat ibadah bagi semua umat muslim dari beragam aliran partai politik. Politisasi agama di masjid berpotensi memecah belah umat Islam,” ujarnya. (ammar/kum)