‘Mission Possible’ Sahbirin Sodorkan Tanbu ke Jokowi sebagai Ibukota Baru

Hanya ada satu masalah, Tanah Bumbu juga sering banjir. Untuk mengatasi persoalan banjir di sejumlah wilayah, Pemkab Tanbu sudah merencanakan pembangunan bendungan di Kecamatan Kusan Hulu. Kalau bendungan itu terbangun, maka bisa membantu mengatasi persoalan banjir. Selain itu bendungan tersebut juga bisa menyuplai irigasi sampai dengan 18.000 hektar dan bisa sebagai sumber air baku dengan kapasitas 500 liter perdetik dan untuk dijadikan PLTA sebesar 29 MW. (Baca: Menakar Calon Ibukota: Antara Tanbu, Palangkaraya dan Penajam, Red).

“Tahapan kajian studi kelayakan sudah dilakukan pada tahun 2016 dan sudah dilakukan ekspose di Kementerian PU. Tahun 2018 dibuat Detail Enginering Desain (DED) bendungan tersebut. Di tahun 2019 dan 2020, bisa dilakukan tahap pembangunan,” terangnya.

Di Kecamatan Satui juga direncanakan dibangun beberapa embung di bagian hulu sebagai tempat penampungan air untuk mengendalikan banjir. Selain itu menormalisasi sungai yang ada. “Sebenarnya kajian-kajian itu sudah ada, namun terkendala biaya untuk pembangunannya. Apabila ibukota negara jadi pindah ke Tanah Bumbu, infrastruktur itu bisa dibantu penuh oleh kementerian. Sehingga kajian-kajian yang sudah dilakukan bisa ditingkatkan ke tahap pembangunan. Dengan demikian persoalan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu bisa terselesaikan,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4) lalu. Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota sebagai hal wajar. Beberapa negara juga telah memindahkan pusat pemerintahannya seperti Malaysia, Australia, Brasil dan Korea Selatan.

Jokowi berpesan pemindahan ibu kota ini harus direncanakan sematang mungkin. “Baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.

Menurut Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, awalnya ada tiga alternatif terkait pemindahan ibu kota yang ditawarkan kepada Jokowi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi seluruh kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga berada di sekitaran Monumen Nasional (Monas).

Kedua, pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta dengan radius 50-70 kilometer dari Jakarta. Alternatif Ketiga adalah memindahkan ibu kota pemerintahan di luar Pulau Jawa. Bambang mengatakan, Jokowi memutuskan memilih alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa dalam rapat tersebut. “Tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri.”