Masih Ada Anak Putus Sekolah di Banjarbaru, Terjadi dalam Empat Tahun Terakhir

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kasus anak putus sekolah masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani segenap masyarakat dan Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Meski tergolong rendah hanya hitungan jari, namun ada angka yang menunjukan anak putus sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) terjadi di ibu kota Provinsi Kalsel.

Patut menjadi sorotan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mencatat pada tahun 2018 terdapat 27 anak jenjang SD dan 2 anak jenjang SMP di Banjarbaru yang putus sekolah.

Baca juga: Sambung Listrik Gratis 14 Rumah di Kertak Baru Kelurahan Cempaka

Setahun berselang pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana angka anak putus sekolah jenjang SD ada 8 orang dan SMP ada 1 orang.Kemudian di tahun 2020 kenaikan kembali terjadi, dimana data anak putus sekolah di Banjarbaru tembus angka 13 anak untuk jenjang SD dan 12 anak untuk jenjang SMP.

Sedangkan di tahun 2021, Dapodik mencatat sedikitnya ada 20 anak pada jenjang SD dan 7 anak SMP yang kembali kehilangan kesempatan bersekolah.
Dari pencatatan sistem itu pula, kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo, pihaknya melakukan uji lapangan untuk menindaklanjuti data tersebut.
“Jadi rata-rata anak jenjang SD dan SMP yang terdata di Dapodik tidak sekolah itu semua sudah kita pernah datangi, kita kejar dan kita tarik untuk sekolah lagi,” ujar Kadisdik Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, Senin (4/9/2023) siang.

Baca juga: Kinerja Terbaik se Kalsel, Pemko Banjarbaru Raih Penghargaan dari ANRI

Hasilnya, sambung dia, di tahun 2022 pihaknya mendapati 2 orang anak tersisa karena bersikeras untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih melanjutkan usaha bersama orangtuanya.
Dirinya menjelaskan bahwa data itu nantinya terus berkembang secara dinamis di tengah kondisi masyarakat yang tidak ideal setiap harinya.
Kadisdik mengkui kesulitan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mendata kasus anak putus sekolah di ibu kota Provinsi Kalsel.
Permasalahan pun kembali muncul ketika anak-anak itu bersekolah di sekolah non-formal seperti Pondok Pesantren dan Madrasah.

Untuk diketahui, sistem Dapodik Disdik Banjarbaru mengenal data yang disebut ATS (Anak Tidak Sekolah) yang kemudian terbagi lagi atas LTM (Lulus Tidak Melanjutkan) dan DO (Drop Out).
Sedangkan di sekolah non-formal Disdik akan membantu memasukkan data mereka melalui Emis untuk madrasah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk Pondok Pesantren (Ponpes).
Pihaknya mengaku kesulitan menyingkronkan data dari dua sistem sekolah non-formal itu dengan data Dapodik.

Baca juga: APBD Perubahan HSU Diproyeksi Naik Rp 289 Miliar

“Kesulitan kami data itu pun hanya bisa diluncurkan secara resmi dari sistem Dapodik dan masih belum bisa mencakup beberapa PKBM dan Emis yang bisa dibilang sulit untuk ditembus,” imbuh dia.
Untuk mengatasi kesulitan menembus data tersebut, Disdik Banjarbaru melakukan berbagai hal seperti mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepatakan kepada PKBM di Kota Banjarbaru agar meluluskan murid dengan ijazah program sekolah Paket A, B, dan C.

“Untuk saat ini sudah ada 3 PKBM yang melakukan MoU dengan kita, yaitu PKBM Harapan Baru Banjarbaru, PKBM Angkasa Landasan Ulin dan PKBM Al Hikmah Cempaka,” ujarnya.
Dari setiap PKBM yang melalukan MoU tersebut terdapat setidaknya masing-masing empat Ponpes di Banjarbaru yang menjalin kerjasama dengan total lulusan dengan ijazah program paket sebanyak 8.446 anak.
“Jadi anak anak paket itu hasil dari pondok dan juga lepas dari sekolah formal namun ada kasus dimana PKBM dan beberapa pondok yang masih menentang dengan adanya MoU program paket ini,” jelas Dedy.
Melihat kasus di lapangan, Disdik Banjarbaru kembali mencoba meyakinkan bahkan dengan penggunaan tutor atau pengajar yang didatangkan langsung ke Ponpes tanpa harus melakukan program paket di yayasan tertentu.

Baca juga: Berkendara Gunakan Ponsel Kena Tilang

Pun juga tak semua Ponpes di Banjarbaru menyepakati hasil usulan tersebut, yang mana dia menyimpulkan data Dapodik mengenai kasus anak tidak sekolah di Banjarbaru masih belum mencakup seluruhnya.
“Sementara untuk tahun 2023 ini aku yakin di data terakhir di bulan Januari yang kami selesaikan akan bertambah, jadi kita menunggu cut off dari bulan Agustus ini atas sinkronasi dari data dapodik yang terbaru by name by addres lalu kami kerjakan,” pungkas Kadisdik Kota Banjarbaru. (Kanalkalimantan.com/wanda)

 

Reporter : wanda
Editor : bie