Longsor Km 171 Satui, DPRD Kalsel Minta Semua Pihak Bantu Operasional Jalur Alternatif

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Sengkarut penanganan jalan longsor di Km 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), menjadi perhatian DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel). Berbagai pihak terkait masalah ini diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi III, pada Selasa (25/10/2022).

Rapat yang juga dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK ini, melibatlan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, Dinas Energi dan Sumber Daya (ESDM), Inspektur Tambang Kalsel, PT MJAB, dan PT Arutmin Indonesia. Hadir juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kaki Kaslel dan Forbes Kaslel.

Pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanudin Murad mengatakan, saat ini masih menunggu hasil kajian dari BPJN terkait kelayakan tanah, untuk menentukan apakah jalan nasional tersebut dipindah atau tetap dipertahankan di titik longsor tersebut.

“Sementara hasil kajian, BPJN terus mengupayakan jalan yang ada saat ini untuk terus diperbaiki, sampai memungkinkan roda dua untuk melintas, serta jalan alternatif yang diupayakan Pemda Tanah Bumbu juga terus disiapkan,” ungkapnya.

 

Baca juga  : Sengkarut Penanganan Longsor Jalan Nasional KM 171 di Satui, Begini Penjelasan Bupati Zairullah

Dalam waktu dekat pihaknya akan segara berkordinasi dengan Kementerian terkait untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan jalan nasional tersebut.

Dijadwalkan Jumat pekan depan, pihaknya bersama Dinas ESDM akan segara melakukan kordinasi dan mendesak kementerian terkait untuk meninjau langsung ke lokasi jalan yang longsor tersebut.

Sekretaris Komisi III H Abidinsyah menyarankan berbagai pihak terkait melakukan kolaborasi dalam membantu penyiapan jalur alternatif.  Baik oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta pihak perusahaan tambang.

“Terputusnya jalur Satui membuat lalu lintas terganggu dan pada gilirannya mengganggu angkutan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah timur Kalsel,” terangnya.

 

Baca juga  : Nyaris Masuk Longsor Jalan Nasional KM 171 Satui, Warga Ini Relakan Pekarangan Rumah Dilintasi Roda Dua

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III Rosehan NB mengharapkan peran Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk menginformasikan secara terbuka terkait perkembangan proses perbaikan jalan nasional tersebut kepada masyarakat.

“BPJN harus berperan aktif mengabarkan perkembangan terbaru dari aktivitas perbaikan jalan Satui tersebut, melalui media cetak atau elektronik terkhusus melalui media sosial resmi BPJN,” katanya.

“Agar masyarakat tidak resah menunggu informasi terkait permasalahan ini,” tutup Rosehan.

RDP berjalan cukup alot, dikarenakan kedua perusahaan tambang PT Arutmin Indonesia dan PT MJAB saling mengklaim pihaknya melakukan aktivitas tambang sudah sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

Perwakilan PT Arutmin Indonesia Cipto Prayitno saat rapat tersebut mengatakan, melakukan aktivas tambang berada jauh dari lokasi titik longsor.

 

Baca juga : Hitung Hari, Disporapar Balangan Pantau Kesiapan Kontingen Porprov

“Kami melakukan aktivitas pertambangan sekitar kurang lebih 750 meter ke arah utara dari lokasi terjadinya longsor saat ini,” katanya.

Meskipun demikian pihaknya mengatakan akan komitmen membantu dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Tanah Bumbu dalam pembangunan jalan alternatif untuk bisa dilewati pengendara.

Sebagaiman diketahui Jalan Kilometer 171 Satui, Tanah Bumbu mengalami longsor hingga hampir menghabiskan badan jalan. Ini kasus ketiga kalinya pada Minggu (16/10/2022) longsor kembali terjadi di tempat tersebut sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat melewati jalan yang menghubungkan 2 kabupaten tersebut. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : cell