‘Krisis’ Tata Kelola Keuangan Pemko Banjarmasin, Utang Proyek 2023 Rp300 Miliar Belum Dibayar

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin awal tahun 2024 sedang dilanda masalah serius.

Sebab sampai dengan masuk tahun anggaran 2024, Pemko Banjarmasin dikabarkan masih banyak berutang kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek Pemko Banjarmasin di tahun 2023.

Salah seorang pekerja proyek yang enggan disebut namanya kepada Kanalkalimantan.com mengaku sudah menyelesaikan pekerjaan 100% sebelum masuk tahun 2024, namun hingga saat ini Pemko Banjarmasin belum juga melakukan pembayaran alias masih ngutang.

Bahkan, kontraktor lain menurutnya juga banyak yang mengeluh sepertinya akibat proyek belum dibayar penuh Pemko Banjarmasin.

Baca juga: “Datang Barasih Bulik Barasih” Imbauan Guru Rasyid Ridha ke Jemaah Haul Sekumpul

“Ada yang dari September sudah selesai 100% tapi masih belum dibayar Rp1,5 miliar. Ada yang Rp5 miliar belum dibayar juga, padahal sudah tenggat waktu,” curhat salah satu sorang pekerja proyek Pemko Banjarmasin.

Informasi yang dihimpun Kanalkalimantan, utang yang ditanggung Pemko Banjarmasin di awal tahun 2024 mencapai Rp300 miliar lebih. Utang tersebut meliputi proyek pekerjaan pada 17 SKPD, termasuk dari proyek Dinas PUPR Kota Banjarmasin.

Masalah utang Pemko Banjarmasin itu pun sudah menyebar di masyarakat kota.

Tak terkecuali mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin H Mukhyar. Mantan birokrat ini mengaku sudah mengetahui kabar keuangan Pemko Banjarmasin yang sekarat tersebut, dan menyayangkan hal itu bisa terjadi.

“Saat aku masih menjabat di Pemko sampai tahun 2021 tidak pernah terjadi seperti ini,” ungkap mantan Sekda Banjarmasin ini, Rabu (10/1/2024) malam.

Baca juga: Deklarasi Pemilu Damai Relawan BPK dan Ojol Banjarmasin

Mukhyar mencoba memberikan pandangan terkait utang ratusan miliar Pemko Banjarmasin tersebut. Menurutnya, pembayaran utang tahun 2023 tidak dapat sertamerta dilakukan di awal tahun 2024.

Mukhyar mengatakan Pemko Banjarmasin harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum membayar utang kepada para kontraktor. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK ada, baru anggaran dapat disiapkan pada APBD Perubahan 2024.

“APBD murni 2024 kan sudah diketok, jadi menunggu APBD Perubahan. Tapi sebelum itu diaudit BPK dulu, begitu prosesnya,” kata Mukhyar.

Mukhyar juga turut menanggapi soal langkah Pemko Banjarmasin yang akan melakukan refocusing anggaran untuk menyelesaikan masalah utang tersebut.

Menurutnya, refocusing anggaran bisa dilakukan ketika dalam keadaan mendesak seperti terjadinya bencana. Ia memberi contoh seperti saat terjadi pandemi Covid-19, refocusing dapat dan layak dilakukan.

Baca juga: Gudang TNI Jadi Sarang Penyimpanan Curanmor, Disewa Rp30 Juta per Bulan

“Kalau masalah yang dihadapi Pemko saat ini apakah bisa dikategorikan demikian, saya rasa tidak, karena masalahnya diolah,” ujarnya.

Mukhyar mencoba menganalisis masalah utang Pemko Banjarmasin saat ini terjadi karena salah satu penyebabnya karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 yang dipasang Pemko Banjarmasin terlalu tinggi dan dibarengi proyek non prioritas yang terlalu banyak.

Sehingga ketika target PAD tidak tercapai kata Mukhyar, maka keuangan Pemko Banjarmasin akan bermasalah, seperti yang terjadi saat ini menurutnya besar pasak daripada tiang.

“Ibaratkan gaji seseorang Rp3 juta, tapi belanjanya Rp6 juta, yang Rp3 juta itu duit dari mana kalau tidak ngutang,” celetuk Mukhyar.

Mukhyar pun menyarankan kedepan agar Pemko Banjarmasin melakukan evaluasi dan rasionalitas anggaran. Terutama mengurangi proyek-proyek non strategis yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.

Baca juga: Gudang TNI Jadi Sarang Penyimpanan Curanmor, Disewa Rp30 Juta per Bulan

“Jadi masalahnya ada ditata kelola keuangan,” ujar Mukhyar.

“Tapi saya yakin Wali Kota Ibnu Sina selaku penanggung jawab keuangan dan para kepala dinasnya bisa mengatasi ini,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter: rizki
Editor: bie