Konflik Lahan Sawit di Seruyan Tewaskan Warga, Panglima Jilah Desak Kapolri Bertindak Tegas

KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran mengelar rapat tertutup selama 4 jam di Hotel Aquarius Sampit pada Minggu (8/10/2023).

Rapat ini diadakan pasca bentrokan antara polisi dan kelompok masyarakat di kebun sawit yang dimiliki PT Hamparan Masawit Bagun Persada (HMBP) di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Rapat tertutup tersebut dihadiri oleh anggota DPR Dapil Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, perwakilan Pemerintah Kabupaten Seruyan, Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapolda Kalimantan Tengah, serta beberapa pihak terkait lainnya. Tujuan rapat adalah membahas tuntutan masyarakat Desa Bangkal untuk menemukan solusi yang tepat.

Meskipun rapat tersebut berlangsung selama hampir 4 jam, Sugianto belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil rapat. “Kami telah mencapai kesepakatan, tetapi kami ingin mengunjungi Desa Bangkal terlebih dahulu sebelum mengumumkan hasilnya secara lengkap,” kata Sugianto.

Baca juga: Satu Orang Meninggal Akibat Konflik Agraria di Seruyan Kalteng, Komnas HAM Angkat Suara

Sugianto juga menyampaikan keprihatinannya terhadap korban yang terluka atau meninggal dalam bentrokan yang terjadi pada Sabtu (7/10/2023).

Sebelum menuju Kota Sampit untuk menggelar rapat tertutup, Gubernur Kalteng Sabran mengunjungi salah satu korban yang sedang menjalani perawatan di RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya. “Kami berharap agar warga yang terkena musibah ini dapat bersabar,” tambahnya.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Erlan Munaji, menyatakan bahwa situasi di area kebun sawit PT HMBP telah kondusif setelah insiden bentrokan.

Baca juga: SPBE di Banjarbaru, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan Melalui Aplikasi “Idaman Publik”

Selain itu, ratusan aparat kepolisian tetap berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya aksi massa susulan. Pihak kepolisian berencana untuk menambah personel dari Polres Katingan, Polres Kotawaringin Timur, dan Polda Kalimantan Tengah jika diperlukan.

Erlan Munaji menekankan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan kembali ke tempat mereka masing-masing, karena proses mediasi terkait tuntutan masyarakat sedang berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait. “Informasi terkait korban dalam insiden kemarin masih dalam proses autopsi, dan hasilnya akan disampaikan oleh ahli yang melakukan autopsi,” tambahnya.

Sebelumnya, diketahui konflik antara masyarakat dan aparat di perusahaan kelapa sawit PT HMBP semakin memanas usai menewaskan satu orang anggota Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR).

Aksi demonstrasi yang dilakukan warga dilaporkan telah terjadi sejak 16 September 2023 hingga hari Sabtu (7/10/2023) diketahui merupakan buntut protes terkait 20 persen plasma terhadap PT HMBP.

Baca juga::Prediksi Kemarau di Kalsel Berlangsung Hingga Akhir Oktober

Konflik yang berujung bentrok tersebut memanas usai terdapat sejumlah masyarakat yang menjadi korban tembakan peluru tajam kepolisian.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebutkan terdapat tiga orang warga yang ditembak oleh polisi saat demonstrasi.

“Kami mendapatkan kabar bahwa pagi ini, beberapa warga mendapatkan tembakan dari kepolisian. Tiga orang tertembak dan satu orang di antaranya meninggal dunia,” demikian keterangan dari akun X @YLBHI, Sabtu (7/10/2023).

YLBHI mengatakan polisi secara brutal menembakan warga yang sedang melakukan aksi unjuk rasa. Pada saat itu, warga disebut memblokade akses jalan di dekat kawasan perusahaan.

Baca juga::Waket DPRD Kapuas Sambut Kunjungan Pangdam XII Tanjungpura

“Aparat kepolisian Polres Seruyan dan Polda Kalteng menembaki warga Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kalteng, yang sedang melakukan aksi menuntut haknya di PT HMBP 1,” jelas YLBHI.

Menanggapi hal tersebut, Panglima Jilah selaku pemimpin besar Pasukan Merah TBBR mengambil tindakan dengan mengutuk keras tindakan pihak kepolisian yang dinilai semena-mena hingga harus melayangkan nyawa masyarakat.

“Saya meminta kepada pihak kepolisian terutama kepada Kapolri untuk menindak tegas tindakan kepolisian yang semena-mena dengan masyarakat yang berkesan sangat arogan dan membela perusahaan,” ujar Panglima Jilah dalam unggahan yang dibagikan oleh akun Instagram @takam_dayak_bahadat pada Sabtu (7/20/2023) malam.

Dengan tegas, Panglima Jilah meminta agar oknum polisi yang melakukan penembakan agar dapat dicopot dari jabatannya sebagai polisi.

Baca juga: “South Borneo Expo 2023” Promosi UMKM, Investasi dan Pariwisata Kalsel di Surabaya

“Saya meminta untuk yang menembak dan yang memerintahkan untuk menembak untuk segera mencopot dari jabatannya,” tambah Panglima Jilah.

Panglima Jilah turut berharap pihak kepolisian dapat mengambil langkah adil dengan bertindak sebagai pelindung masyarakat.

“Saya yakin dengan ini Pak Kapolri akan mengambil kebijaksanaan dan mengambil tindakan yang tegas dan seadil-adilnya kepada kepolisian yang telah menembak dan melindungi perusahaan,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga turut mengharapkan pihak kepolisian dapat mengambil langkah yang lebih bijaksana agar kasus penembakan tak kembali berulang.

Baca juga: Anggota DPRD Kapuas Beri Bantuan kepada Korban Kebakaran

“Semoga kasus ini tidak terulang lagi dan cukup terakhir kalinya untuk menembaki masyarakat yang mengambil senjata yang semena-mena kepada masyarakat,” tegasnya. (Beritasatu.com/Kanalkalimantan.com/kk)

Editor : kk