Kompensasi Tambang Pulau Laut Dinilai Lamban, DPRD Ambil Sikap

KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Anggaran kompensasi pertambangan batubara yang dikerjakan oleh pihak perusahaan Sebuku Grup dinilai lamban dalam realisasinya sehingga menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah pihak, kondisi tersebut juga menjadi perhatian kalangan DPRD Kotabaru.

Senin (24/1/22), digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis.

Dalam kesempatannya Syairi Mukhlis menyampaikan, dia dapat memahami situasi yang terjadi dan menurutnya apa yang menjadi keterlambatan realisasi kompensasi tambang pihak perusahaan salah satunya karena kegiatan yang diajukan pemda berupa proyek lanjutan. Sedangkan untuk komitmen perusahaan kegiatan pembangunan yang dimulai dari nol.

“DPRD Kotabaru akan meminta Pemda agar bersurat dengan manajemen pusat perusahaan untuk membicarakan kembali MoU, agar perencanaan ini jangan terkesan di ping-pong sana sini.

 

 

Baca juga: KPK Ungkap Konstruksi Kasus Proyek Jalan yang Jerat Bupati Penajam Paser Utara Jadi Tersangka Korupsi

Ketika kita menerima fisik maka nanti semua diserahkan ke perusahaan mulai perencanaan sampai pada pembangunannya,” tegas dia.

Sementara, Sekdakab Kotaaru H Said Ahmad Assegaf, sama sekali tak menampik jika perusahaan tidak mau mengerjakan fisik yang sifatnya lanjutan. Sehingga di akhir 2021 tidak dilaksanakan sesuai harapan.

“Karena hibah, kita juga tidak bisa memaksakan dan kita harus berkoordinasi dengan si pemberi hibah,” jelas sekda.

Selain itu, di sisi lain ia juga mengakui perencanaan beberapa waktu lalu sifatnya mendadak dan setelah diserahkan ke pihak perusahaan sudah tidak sesuai lagi di lapangan.

Baca juga: KPK Sebut Kerangkeng Berisi Manusia Di Rumah Bupati Langkat Adalah Para Pekerja Sawit

“Jadi alangkah baiknya menjadi satu perencanaan dengan pembangunan untuk dilaksanakan perusahaan, ini lebih efisien dan mudah,” tambah dia.

Melihat itu, aliansi kawal tambang bereaksi dengan kembali membawa persoalan tersebut ke dalam RDP. Mereka beranggapan lambannya realisasi kompensasi menjadi kecurigaan.

“Masyarakat cukup bersabar sampai saat ini. Kenapa sih seolah ada dramatiasi kenapa harus menunda-nunda ini. Padahal profit yang dihasilkan perusahaan sejauh dalam hitungan mereka cukup fantastis,” ucapnya. (kanalkalimantan.com/muhammad)

Reporter: muhammad
Editor: Dhani