Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil Nasional, Ini Tantangan Nelayan Indonesia

KANALKALIMANTAN.COM – Tanggal 13 Januari 2025, diperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Nelayan dan Masyarakat Sipil Nasional.

Peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat sipil secara umum, dengan fokus khusus pada kalangan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.

Nelayan Indonesia, meskipun hidup di negara dengan perairan yang sangat luas, mencakup 5,8 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI), seringkali hidup dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera.

Baca juga: Gagalkan Transaksi di Kemuning, Tiga Paket Sabu dan Sajam Disita Polisi

Potensi perikanan yang melimpah seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan yang besar, namun sejumlah kendala membuat banyak nelayan terjebak dalam garis kemiskinan.

Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini, menurut penelitian oleh Nasution dan Badarudin, dimuat dalam laman Minapoli, antara lain:

1. Kekakuan aset perikanan: Aset perikanan yang dimiliki nelayan sulit dilikuidasi atau dialihfungsikan, sehingga produktivitas tetap rendah dan sulit untuk berkembang.

2. Opportunity cost yang rendah: Waktu yang banyak dihabiskan di laut untuk menangkap ikan membuat nelayan sulit untuk mengeksplorasi kegiatan ekonomi lain. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mereka di luar sektor perikanan menjadi hambatan besar.

3. Kepuasan dan standar hidup yang rendah: Meskipun hidup dalam kemiskinan, banyak nelayan merasa puas dengan kehidupannya hanya dengan melaut dan menangkap ikan, tanpa orientasi pada peningkatan pendapatan.

Baca juga: Jadi ‘PR’ Baru Pemko Banjarbaru, Aturan Masuk ke Taman Van Der Pijl

4. Kondisi alam yang sulit diprediksi: Cuaca ekstrim, gelombang laut yang tinggi, dan fluktuasi hasil tangkapan ikan membuat mereka kesulitan dalam mencari nafkah. Ditambah lagi, teknologi penangkapan ikan yang masih tradisional membatasi kemampuan mereka untuk menangkap ikan lebih efisien.

5. Posisi sosial ekonomi yang timpang: Nelayan sering berada dalam posisi marjinal dalam rantai ekonomi perikanan. Mereka cenderung menjadi pihak yang lemah dalam transaksi dengan pedagang ikan, tengkulak, dan perantara. Mereka hanya dibayar berdasarkan tenaga kerja, sementara ikan yang mereka tangkap memiliki nilai lebih jika dipasarkan langsung ke konsumen atau diolah lebih lanjut.

6. Faktor-faktor Lain: Kerusakan ekosistem pesisir, ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, lemahnya perlindungan kebijakan, serta terbatasnya fasilitas menjadi faktor-faktor tambahan yang memperburuk kondisi nelayan.

Baca juga: Kecolongan Truk Besar ‘Bebas’ Masuk Dalam Kota, Dishub Banjarmasin Baru Akan Beraksi

Peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil ini mengingatkan pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak dasar nelayan dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. (Kanalkalimantan.com/kk)

Editor : kk